Daftar Isi 6 bagian
JayaPurnama.com – Chisinau, Moldova, Pemerintah Moldova menyetujui 27 perubahan kebijakan fiskal 2027 yang mencakup kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penurunan pajak atas penghasilan investasi luar negeri, serta perluasan fasilitas PPN 0% untuk konsumsi listrik rumah tangga. Paket reformasi ini juga mempertahankan tarif PPN 8% untuk produk biji-bijian dan bahan tanam.
Perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi beban pajak atas tenaga kerja dan investasi. Selain itu, pemerintah ingin menyederhanakan aturan perpajakan sekaligus menutup peluang penghindaran pajak melalui fasilitas tertentu.
Perdana Menteri Moldova Vasile Tofan menyampaikan prioritas reformasi tersebut setelah pemerintah menerima 87 usulan dalam konsultasi publik. Namun, paket kebijakan ini tidak hanya menawarkan keringanan. Pemerintah juga memperkenalkan pungutan baru atas aktivitas perjudian serta menyesuaikan sejumlah ketentuan kepabeanan dan pajak daerah.
Moldova Naikkan PTKP dan Turunkan Pajak Investasi
Salah satu perubahan utama menyangkut batas penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Pemerintah menaikkan batas PTKP untuk individu lajang dari MDL34.620 atau sekitar Rp35,04 juta menjadi MDL46.680 atau sekitar Rp47,25 juta per tahun.
Selain itu, pemerintah meningkatkan tambahan PTKP bagi wajib pajak yang memiliki tanggungan. Nilainya naik dari MDL9.900 atau sekitar Rp10,02 juta menjadi MDL11.040 atau sekitar Rp11,17 juta.
Kebijakan tersebut memberikan ruang lebih besar bagi individu untuk memperoleh penghasilan tanpa menanggung pajak penghasilan pada bagian yang masuk dalam batas pengecualian. Meski begitu, manfaat akhirnya tetap bergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku bagi setiap wajib pajak.
Pemerintah juga memperbolehkan individu mengurangkan biaya olahraga yang memenuhi persyaratan dari penghasilan kena pajak. Ketentuan ini menjadi tambahan fasilitas dalam reformasi pajak orang pribadi.
Sementara itu, Moldova menurunkan tarif pajak atas penghasilan investasi yang berasal dari luar negeri dari 12% menjadi 8%. Sekretaris Negara pada Kementerian Keuangan Moldova Corina Alexa mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mendorong investasi dan memperkuat kemampuan individu untuk menanamkan modal.
Alexa menjelaskan bahwa penurunan beban pajak dapat memberikan insentif bagi investor untuk mempertahankan investasi asing. Selain itu, perubahan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas investasi masyarakat.
Pemerintah juga mempertahankan pembebasan pajak penghasilan bagi serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Fasilitas itu tetap berlaku sepanjang penerimaannya digunakan sesuai tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing organisasi.
PPN Listrik 0% Diperluas Mulai April 2027
Reformasi fiskal Moldova turut menyasar kebutuhan energi rumah tangga. Pemerintah menaikkan batas konsumsi listrik yang memperoleh fasilitas PPN 0% dari 100 kWh menjadi 150 kWh untuk setiap titik konsumsi.
Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada April 2027. Dengan batas yang lebih tinggi, lebih banyak konsumsi listrik rumah tangga berpeluang menikmati fasilitas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Tofan mengatakan pemerintah menetapkan perubahan itu setelah melakukan penghitungan lebih lanjut. Selain listrik, konsumsi gas alam hingga 150 meter kubik juga akan memperoleh tarif PPN yang lebih rendah setelah April 2027.
Di sektor pertanian, pemerintah memutuskan mempertahankan tarif PPN 8% untuk produk biji-bijian dan bahan tanam. Keputusan ini membatalkan rencana kenaikan tarif menjadi 12% yang sebelumnya memicu kritik dan protes dari petani.
Tofan mengatakan pemerintah mempertimbangkan masukan petani sebelum mengambil keputusan. Ia mengakui sektor tersebut masih menghadapi tantangan sehingga pemerintah memilih mempertahankan tarif yang berlaku.
Selain mempertahankan tarif khusus, pemerintah akan menerapkan mekanisme pembalikan kewajiban pemungutan PPN atau reverse charge untuk transaksi produk biji-bijian antarpengusaha kena pajak (PKP). Melalui mekanisme ini, pembeli yang memenuhi ketentuan menjalankan kewajiban PPN sesuai aturan yang berlaku.
Kementerian Keuangan Moldova menilai mekanisme tersebut dapat meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha. Selain itu, aturan ini diharapkan mempermudah pemulihan hak pengkreditan PPN sesuai ketentuan perpajakan.
Namun, tidak semua usulan keringanan pajak masuk dalam paket akhir. Pemerintah membatalkan rencana penurunan PPN untuk telur dan daging unggas. Kedua komoditas tersebut tetap mengikuti tarif PPN standar sebesar 20%.
Pajak Perjudian Baru Berlaku untuk Pemain dan Operator
Di luar kebijakan keringanan, pemerintah Moldova memperkenalkan dua pungutan baru atas aktivitas perjudian. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan dari aktivitas yang dinilai membutuhkan pengaturan fiskal tersendiri.
Pertama, pemerintah menetapkan pajak sebesar 6% ketika pemain menyetorkan dana taruhan. Kedua, operator perjudian menghadapi pajak sebesar 25% atas pendapatan bruto yang menjadi dasar penghitungan sesuai skema baru.
Tofan menjelaskan bahwa penghitungan pajak operator memperhitungkan selisih antara taruhan yang diterima dan pembayaran yang dikembalikan kepada pemain. Dengan demikian, pungutan 25% dalam ilustrasi pemerintah tidak langsung dikenakan atas seluruh dana taruhan yang masuk.
Sebagai contoh, operator menerima taruhan sebesar MDL100 dan membayarkan kembali MDL80 kepada pemain. Selisih kedua nilai tersebut mencapai MDL20. Berdasarkan ilustrasi itu, pajak 25% atas selisih tersebut menghasilkan pungutan MDL5.
Skema tersebut membedakan pungutan saat pemain menyetorkan dana taruhan dengan pajak atas pendapatan operator. Karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan dasar penghitungan masing-masing pungutan ketika pemerintah menerapkan ketentuan baru.
Investor Energi Terbarukan Mendapat Keringanan Bea Masuk
Paket reformasi 2027 juga mencakup perubahan aturan kepabeanan untuk mendukung investasi energi. Pemerintah memberikan masa tenggang selama 20 bulan bagi investor yang membeli peralatan penyimpanan listrik atau peralatan pembangkit energi terbarukan.
Selama masa tersebut, investor dapat menunda pembayaran bea masuk sesuai mekanisme yang diusulkan. Apabila investor telah mengoperasikan peralatan dan memperoleh persetujuan sambungan ke jaringan listrik dalam periode itu, pemerintah akan menghapus kewajiban kepabeanan yang ditangguhkan sesuai ketentuan.
Keringanan ini memberi kesempatan kepada investor untuk memenuhi persyaratan operasional sebelum menanggung kewajiban bea masuk secara final. Selain itu, kebijakan tersebut mendukung rencana investasi pada infrastruktur penyimpanan listrik dan energi terbarukan.
Meski demikian, penghapusan kewajiban tersebut tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan dalam mekanisme yang diusulkan. Investor perlu memperhatikan tenggat waktu 20 bulan serta persetujuan sambungan jaringan listrik.
Pemerintah Daerah Wajib Menetapkan Tarif Pajak Tahunan
Perubahan berikutnya menyangkut kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak lokal. Pemerintah Moldova mewajibkan setiap pemerintah daerah mengambil keputusan tarif setiap tahun.
Apabila pemerintah daerah tidak menetapkan tarif baru, tarif terakhir yang berlaku tetap digunakan. Namun, pajak properti memiliki ketentuan khusus. Jika pemerintah daerah tidak mengeluarkan keputusan tahunan, otoritas akan menggunakan tarif minimum yang tercantum dalam undang-undang perpajakan.
Kementerian Keuangan Moldova menyebut tarif minimum pajak properti tersebut sebesar 0,05% dari nilai properti. Ketentuan ini memberikan acuan ketika pemerintah daerah tidak menetapkan keputusan tarif baru pada tahun berjalan.
Di sisi lain, kewajiban penetapan tarif tahunan dapat memperjelas dasar pemungutan pajak lokal. Pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan ketentuan minimum yang berlaku, khususnya untuk pajak properti.
Reformasi Fiskal 2027 Menunggu Pembahasan Parlemen
Menurut laporan Moldova1.md, pemerintah selanjutnya akan mengajukan berbagai perubahan kebijakan fiskal tersebut kepada parlemen untuk dibahas. Dengan demikian, persetujuan pemerintah belum berarti seluruh ketentuan otomatis berlaku tanpa proses legislasi.
Sebagian besar ketentuan dalam kebijakan fiskal dan kepabeanan 2027 diperkirakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Namun, jadwal tersebut bergantung pada proses pembahasan dan pengesahan oleh parlemen.
Secara keseluruhan, reformasi ini menggabungkan keringanan pajak bagi individu, dukungan untuk investasi, serta pungutan baru atas perjudian. Pemerintah juga mempertahankan tarif khusus bagi produk pertanian setelah menerima masukan dari petani.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil pembahasan legislatif. Pelaku usaha, investor, dan wajib pajak perlu mencermati aturan final untuk mengetahui cakupan fasilitas, persyaratan, serta tanggal efektif setiap perubahan.
