Daftar Isi 5 bagian
JayaPurnama.com – Bali, Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menegaskan bahwa keamanan digital dan perlindungan anak menjadi prioritas transformasi digital Indonesia. Pemerintah ingin memastikan perkembangan teknologi tidak hanya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat.
Meutya menyampaikan komitmen tersebut dalam rangkaian pembukaan Bali Tech Week (BTW) 2026 di Bali, Selasa (20/10/2026). Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur melalui pemerataan konektivitas, jumlah pengguna internet, atau kecepatan adopsi teknologi.
Sebaliknya, pemerintah juga perlu membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Karena itu, pemerintah dan industri harus memastikan bahwa masyarakat, terutama anak-anak, dapat memanfaatkan layanan digital tanpa menghadapi risiko yang tidak terkendali.
“Kepercayaan digital menjadi salah satu hal yang paling menjadi perhatian kami saat ini. Kami perlu memastikan inovasi dapat berkembang dengan dukungan masyarakat,” ujar Meutya dalam kesempatan tersebut.
Keamanan Digital Menjadi Fondasi Transformasi Nasional
Meutya menilai kepercayaan publik memegang peranan penting dalam perkembangan ekosistem digital. Kebijakan pemerintah perlu menjawab kekhawatiran masyarakat agar penggunaan teknologi dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
Misalnya, kekhawatiran orang tua terhadap aktivitas anak di media sosial menunjukkan bahwa perlindungan pengguna masih memerlukan perhatian serius. Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan atau AI juga memunculkan pertanyaan mengenai keamanan, tanggung jawab, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Ketika orang tua khawatir terhadap aktivitas anak-anak di ruang digital, artinya kita belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan di area tersebut. Ketika perkembangan AI membuat masyarakat merasa tidak nyaman, itu juga berarti kita perlu membangun kepercayaan agar inovasi dan transformasi digital dapat terus berkembang,” kata Meutya.
Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerapkan prinsip T3 sebagai arah transformasi digital nasional. Prinsip tersebut mencakup Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.
Melalui prinsip Terhubung, pemerintah mendorong pemerataan akses konektivitas agar lebih banyak masyarakat dapat menikmati layanan digital. Selanjutnya, prinsip Tumbuh menekankan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, prinsip Terjaga menempatkan keamanan dan perlindungan masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan ekosistem digital. Ketiga prinsip tersebut saling melengkapi agar kemajuan teknologi menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Meutya juga menegaskan bahwa keamanan digital tidak menghambat inovasi. Sebaliknya, perlindungan yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, memperkuat ekosistem digital, serta membuka peluang investasi di berbagai sektor.
PP TUNAS Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital
Sebagai langkah konkret, Meutya menyoroti penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini menjadi instrumen pemerintah untuk memperkuat keselamatan anak sekaligus meningkatkan tanggung jawab penyelenggara platform digital.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko. Pendekatan ini mencakup penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital yang masuk kategori berisiko tinggi.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku secara menyeluruh untuk semua platform digital. Pemerintah mengarahkannya pada layanan yang memiliki risiko lebih besar terhadap keselamatan dan perkembangan anak.
Meutya menjelaskan bahwa tujuan kebijakan ini bukan menjauhkan anak-anak dari kemajuan teknologi. Pemerintah justru ingin memastikan mereka dapat menikmati manfaat internet dalam lingkungan yang lebih aman.
Di sisi lain, industri digital perlu mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengurangi risiko layanan. Penyelenggara platform perlu memperhatikan keselamatan pengguna ketika merancang produk, mengembangkan fitur, dan mengatur sistem layanan mereka.
“Kami ingin platform media sosial dan ekosistem digital menjadi lebih aman. Kami ingin mereka mengurangi risikonya sehingga tidak lagi dikategorikan sebagai platform berisiko tinggi,” tegas Meutya.
Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya bergantung pada pembatasan akses. Pemerintah juga mendorong perubahan mendasar dalam cara industri merancang dan mengelola platform digital.
Industri Digital Perlu Mengutamakan Keamanan Sejak Desain
Meutya menekankan pentingnya peningkatan standar keamanan pada tingkat desain dan tata kelola platform. Artinya, penyelenggara layanan perlu mempertimbangkan risiko terhadap pengguna sejak tahap pengembangan produk.
Langkah tersebut dapat membantu industri mengurangi potensi bahaya sebelum masalah muncul. Selain itu, pendekatan ini mendorong perusahaan teknologi untuk mengevaluasi fitur, sistem pengawasan, serta mekanisme perlindungan yang mereka terapkan.
Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menurunkan tingkat risiko layanan digital. Jika platform mampu memperkuat perlindungan pengguna, masyarakat berpeluang memperoleh lingkungan digital yang lebih aman tanpa kehilangan manfaat teknologi.
Meski begitu, tanggung jawab menjaga keselamatan anak tidak hanya berada di tangan pemerintah. Industri juga perlu mengambil peran aktif, sementara orang tua dan masyarakat dapat membantu anak memahami penggunaan teknologi secara bijak.
Kolaborasi tersebut penting karena risiko digital terus berkembang seiring perubahan teknologi. Karena itu, kebijakan perlindungan perlu berjalan beriringan dengan inovasi dan evaluasi terhadap perkembangan layanan digital.
Kerja Sama Internasional Dibutuhkan untuk Melindungi Pengguna
Selain memperkuat regulasi nasional, Meutya menilai perlindungan masyarakat di ruang digital memerlukan kerja sama lintas negara. Pasalnya, banyak platform digital beroperasi secara global dan melayani pengguna dari berbagai wilayah.
Kondisi tersebut membuat satu negara tidak selalu dapat menangani seluruh risiko secara mandiri. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membangun kerja sama internasional untuk mendorong standar perlindungan pengguna yang lebih kuat.
Kerja sama tersebut juga penting untuk memperkuat tanggung jawab industri terhadap keselamatan masyarakat. Dengan koordinasi lintas negara, pemerintah dapat mendorong ekosistem digital yang lebih memperhatikan hak dan kepentingan pengguna.
Selain itu, standar perlindungan yang lebih baik dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital lintas batas. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi pertumbuhan ekonomi digital dan pengembangan teknologi yang bertanggung jawab.
Kepercayaan Publik Menentukan Masa Depan Ekonomi Digital
Penegasan Meutya di Bali Tech Week 2026 menunjukkan bahwa pemerintah ingin menempatkan keamanan sebagai bagian utama dari transformasi digital Indonesia. Pemerataan akses internet perlu berjalan bersama upaya meningkatkan produktivitas, menjaga keselamatan pengguna, dan memperkuat kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, penerapan PP TUNAS menjadi salah satu langkah untuk memperkuat perlindungan anak. Kebijakan berbasis risiko juga mendorong platform digital agar mengevaluasi dan memperbaiki sistem layanan mereka.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi. Pemerintah dan industri juga perlu membuktikan bahwa teknologi dapat memberikan manfaat tanpa mengabaikan keamanan masyarakat.
Dengan menjalankan prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, Indonesia berupaya membangun ekosistem digital yang produktif sekaligus bertanggung jawab. Kepercayaan masyarakat pun dapat menjadi fondasi bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital dalam jangka panjang.
