Daftar Isi 5 bagian
JayaPurnama.com – Jakarta, Pemerintah mengkaji deregulasi industri telekomunikasi untuk mengurangi beban regulasi operator seluler yang saat ini mencapai 13-14% dari pendapatan. Langkah ini bertujuan memperkuat keberlanjutan bisnis, mendorong investasi, dan memperluas akses internet bagi masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah ingin menyeimbangkan kepentingan negara, industri, dan masyarakat. Selain itu, pemerintah membuka peluang pertumbuhan industri telekomunikasi hingga 5% melalui pembenahan aturan dan penciptaan iklim usaha yang lebih efisien.
Dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa (20/10/2026), Angga menegaskan bahwa pemerintah ingin mencari kebijakan yang memberikan manfaat luas. Deregulasi telekomunikasi tidak hanya menyasar kemudahan berusaha, tetapi juga mendorong persaingan sehat dan mempercepat pembangunan infrastruktur digital.
Pemerintah Kaji Deregulasi Telekomunikasi untuk Mendorong Investasi
Angga menyampaikan bahwa pembenahan regulasi harus mempertimbangkan keberlanjutan industri sekaligus kepentingan negara. Pemerintah ingin menciptakan titik keseimbangan agar operator dapat mengembangkan jaringan tanpa mengabaikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Kita mencoba mencari titik tengah, artinya negara juga tidak boleh dirugikan. Tapi utamanya, kita berbuat yang terbaik untuk rakyat,” kata Angga.
Menurut Angga, deregulasi perlu membangun ekosistem investasi yang efisien dan kompetitif. Dengan demikian, perusahaan telekomunikasi memiliki ruang lebih besar untuk memperluas layanan dan meningkatkan kualitas konektivitas.
Pemerintah juga meninjau berbagai lapisan ekosistem digital. Cakupannya meliputi infrastruktur pasif, konektivitas, platform, komputasi, aplikasi, dan layanan digital. Pendekatan menyeluruh ini diharapkan dapat mengurangi hambatan pembangunan jaringan dari hulu hingga hilir.
Berbagi Infrastruktur untuk Menekan Biaya Pembangunan
Pada lapisan infrastruktur pasif, pemerintah mendorong prinsip membangun sekali dan memanfaatkan infrastruktur secara bersama. Strategi ini dapat mengurangi kebutuhan pembangunan fasilitas yang sama oleh banyak operator.
Angga menjelaskan bahwa pemerintah mendorong penggunaan bersama menara dan tiang telekomunikasi. Selain itu, pemerintah mengkaji pembangunan jalur utilitas terpadu, akses terbuka dengan harga terjangkau, serta penyeragaman acuan retribusi daerah.
Langkah tersebut penting karena pembangunan jaringan membutuhkan biaya besar dan koordinasi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, penggunaan infrastruktur bersama dapat membantu operator mengalokasikan modal secara lebih efisien.
Di sisi lain, pemerintah juga mengkaji skema kemitraan untuk memperkuat lapisan konektivitas. Salah satu gagasannya ialah menjadikan pemerintah sebagai penyewa utama layanan internet bagi sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Skema tersebut dapat memberikan kepastian permintaan bagi operator. Dengan adanya kebutuhan layanan dari fasilitas publik, perusahaan memiliki dasar yang lebih jelas untuk merencanakan pembangunan dan pengembangan jaringan.
Pemerintah turut mempertimbangkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang berorientasi pada kualitas layanan. Selain itu, insentif biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi menjadi salah satu opsi untuk mendukung pembangunan jaringan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Target Kecepatan Internet 100 Mbps pada 2029
Selain membenahi regulasi, pemerintah menargetkan peningkatan kecepatan internet tetap atau fixed broadband dan internet seluler atau mobile broadband hingga 100 Mbps pada 2029. Target ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas konektivitas nasional.
Pemerintah juga menargetkan agar 50% rumah tangga yang terlayani dapat menikmati internet rumah. Sasaran ini menekankan perluasan akses internet tetap sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan digital sehari-hari.
Selanjutnya, pemerintah menargetkan 90% kecamatan terhubung jaringan serat optik. Pemerintah juga mengarahkan perluasan cakupan 5G hingga 51% dalam lima tahun setelah izin frekuensi diberikan.
Berbagai target tersebut membutuhkan investasi jaringan, kesiapan infrastruktur, dan kepastian regulasi. Karena itu, pemerintah menilai pembenahan kebijakan telekomunikasi perlu berjalan seiring dengan upaya memperluas layanan ke wilayah yang belum menikmati konektivitas memadai.
Namun, target kecepatan internet tidak hanya bergantung pada ketersediaan spektrum. Operator juga perlu membangun jaringan akses, memperkuat kapasitas transmisi, dan menyesuaikan infrastruktur dengan kebutuhan pelanggan di setiap wilayah.
Biaya Spektrum Frekuensi Menjadi Perhatian
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menekankan pentingnya menjaga biaya pemanfaatan spektrum frekuensi agar tetap terjangkau bagi perusahaan telekomunikasi. Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan operator dalam membangun dan mengembangkan jaringan.
“Spektrum bukan hanya tentang bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan dari pemanfaatannya, tetapi juga tentang bagaimana memastikan biaya pemanfaatan spektrum tetap terjangkau. Dengan begitu, seluruh operator dapat membangun dan mengembangkan infrastrukturnya sesegera mungkin,” ujar Ismail.
Spektrum frekuensi memegang peranan penting dalam pengoperasian jaringan seluler, termasuk 4G dan 5G. Operator membutuhkan alokasi frekuensi yang sesuai untuk menjaga kapasitas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan bagi pelanggan.
Komdigi mencatat bahwa jaringan 4G telah mencakup lebih dari 98% wilayah. Meski begitu, perluasan cakupan tidak otomatis menjamin kualitas koneksi yang sama di setiap lokasi. Kapasitas jaringan, kondisi geografis, dan kebutuhan pengguna juga memengaruhi pengalaman internet.
Oleh karena itu, kebijakan spektrum perlu mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus. Pemerintah harus menjaga penerimaan negara, sedangkan operator membutuhkan struktur biaya yang memungkinkan mereka berinvestasi secara berkelanjutan.
Keberlanjutan Industri dan Manfaat bagi Masyarakat
Pemerintah menempatkan keberlanjutan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pembenahan industri telekomunikasi. Pembangunan jaringan membutuhkan perencanaan jangka panjang, modal besar, serta kepastian mengenai biaya dan permintaan layanan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya menilai kebijakan berdasarkan penerimaan negara atau keuntungan operator. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa investasi menghasilkan manfaat nyata, seperti akses internet yang lebih luas, layanan yang lebih baik, dan peluang ekonomi digital bagi masyarakat.
Di wilayah 3T, misalnya, pembangunan jaringan dapat membuka akses terhadap pendidikan digital, layanan kesehatan jarak jauh, dan administrasi pemerintahan berbasis internet. Namun, manfaat tersebut memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta model bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang.
Deregulasi juga perlu memperhatikan persaingan usaha dan keterjangkauan harga layanan. Dengan demikian, pengurangan hambatan regulasi tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh koneksi internet yang berkualitas dengan biaya yang masuk akal.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini bergantung pada pelaksanaan aturan, kepastian investasi, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah perlu memastikan setiap langkah deregulasi mendukung perluasan jaringan sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan negara, operator, dan pengguna.
Target internet 100 Mbps pada 2029 menjadi salah satu tolok ukur penting dalam agenda tersebut. Namun, pencapaian target itu membutuhkan investasi yang konsisten, pengelolaan spektrum yang tepat, dan koordinasi antara pemerintah, operator, serta pemerintah daerah.
Dengan pendekatan tersebut, pembenahan regulasi berpeluang memperkuat daya saing industri telekomunikasi Indonesia. Lebih dari itu, kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan dapat membantu memastikan pembangunan infrastruktur digital memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
