Daftar Isi 8 bagian
JayaPurnama.com – Jakarta, demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil mewarnai peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 20 Oktober 2026. Massa menggelar aksi di sejumlah kota, termasuk Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar, Jayapura, dan Aceh.
Para demonstran menyuarakan berbagai persoalan yang mereka nilai belum terselesaikan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu sorotan utama. Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak perusahaan yang bertanggung jawab, serta memulihkan ekosistem yang terdampak.
Selain persoalan lingkungan, massa juga menyoroti kenaikan biaya hidup, tata kelola ekonomi, pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan. Sementara itu, pemerintah menyatakan masih mengkaji penetapan status bencana nasional dan menegaskan upaya penanganan karhutla serta sejumlah persoalan lainnya.
Demonstrasi Dua Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta
Di Jakarta, sejumlah kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di beberapa titik. Aksi berlangsung di Tugu Tani dan kawasan Patung Kuda. Sebelumnya, aktivis Greenpeace juga menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Sekitar pukul 06.05 WIB, 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang di Bundaran HI. Setelah aksi tersebut, polisi membawa mereka ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya.
Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyatakan bahwa enam dari 11 aktivis tersebut sempat belum boleh pulang hingga sekitar pukul 20.05 WIB. Ia mempertanyakan dasar hukum penahanan mereka dan menyebut pihaknya sempat diminta menunggu proses pemeriksaan selama enam jam.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung, mengatakan pihaknya akan memeriksa rekaman CCTV di sejumlah titik dan meminta keterangan personel yang bertugas. Langkah tersebut bertujuan mengetahui bagaimana para aktivis dapat mencapai bagian atas Patung Selamat Datang yang berstatus cagar budaya. Menurut laporan yang menjadi bahan berita ini, keenam aktivis akhirnya telah dilepaskan oleh kepolisian.
Sementara itu, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan koalisi masyarakat sipil berkumpul di Tugu Tani. Mereka meneriakkan kritik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dan membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat.
Sekitar pukul 18.00 WIB, sebagian demonstran membentangkan spanduk tuntutan di atas patung sepasang petani di kawasan tersebut. Dua peserta aksi memanjat tugu setinggi sekitar 10 meter dengan bantuan rekan-rekannya. Setelah menyampaikan tuntutan, para demonstran mulai meninggalkan lokasi yang menjadi titik aksi sejak pukul 15.00 WIB.
Di kawasan Patung Kuda, mahasiswa juga menggelar aksi bertajuk Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti penanganan karhutla, ketimpangan ekonomi, dan persoalan lingkungan. Muamar, salah satu peserta, mengatakan kebakaran di berbagai daerah menjadi perhatian penting karena dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak di Kalimantan yang menghadapi kesulitan bernapas.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa dan Masyarakat Sipil
Dalam demonstrasi di Jakarta, peserta aksi menyampaikan lima tuntutan utama sebagai bentuk evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan tersebut mencerminkan persoalan yang mereka anggap mendesak bagi kehidupan masyarakat.
- Penanganan karhutla: Mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional serta memulihkan ekosistem yang terdampak.
- Perbaikan ekonomi: Meminta pemerintah membenahi tata kelola ekonomi yang berdampak pada pasar, harga kebutuhan pokok, dan kesejahteraan masyarakat.
- Perlindungan demokrasi dan HAM: Menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan ruang sipil.
- Pemberantasan korupsi: Mendesak pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme secara tegas.
- Perbaikan layanan publik: Meminta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, para demonstran mengkritik keterlibatan militer dalam berbagai urusan sipil. Mereka juga menyoroti kasus kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah.
Nazhira, peserta aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB, mengeluhkan kenaikan harga barang selama dua tahun terakhir. Ia membandingkan uang jajan Rp100.000 ketika masih duduk di kelas 11 SMA dengan daya beli saat ini.
Menurut Nazhira, uang tersebut dahulu cukup untuk bepergian, menonton bioskop, serta membeli makanan dan minuman. Namun, sekarang jumlah yang sama lebih banyak terserap untuk ongkos dan menonton, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Keluhan tersebut menggambarkan perhatian peserta aksi terhadap biaya hidup. Meski pengalaman setiap orang berbeda, para demonstran meminta pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat dan dampak kebijakan ekonomi terhadap kebutuhan sehari-hari.
Mahasiswa Papua Desak Penanganan Karhutla dan Evaluasi PSN
Di Jayapura, mahasiswa menggelar kegiatan bertajuk Mimbar Rakyat Papua pada Selasa, 20 Oktober 2026. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan mempercepat penanganan kebakaran di berbagai wilayah Papua.
Stenly Dambujai, aktivis mahasiswa asal Papua Selatan, mengatakan kebakaran di sejumlah wilayah Merauke mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga memperingatkan dampak asap terhadap kesehatan warga, terutama perempuan dan anak-anak.
Stenly meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi serta memprioritaskan wilayah yang masih memiliki banyak titik kebakaran. Menurutnya, penanganan harus berjalan lebih cepat dan menyasar daerah yang menghadapi dampak paling berat.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua turut mendesak pemerintah menghentikan dan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai sejumlah proyek berpotensi merusak lingkungan dan mengancam hak masyarakat adat, terutama di Papua Selatan. Namun, para pejabat di Jakarta selama ini membantah tuduhan bahwa proyek-proyek tersebut merugikan masyarakat dan lingkungan.
Dalam tuntutannya, kelompok mahasiswa tersebut mengutip laporan Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan untuk PSN di Papua Selatan mencapai sekitar 36.000 hektare. Laporan yang mereka rujuk juga mencatat deforestasi sekitar 19.900 hektare hingga Oktober 2025.
Mereka mengaitkan ancaman terhadap hutan Papua dengan ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta proyek pangan dan energi. Karena itu, para demonstran meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat adat.
Ribuan Mahasiswa Yogyakarta Soroti Kebakaran Hutan
Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Peserta aksi berasal dari sejumlah kelompok, antara lain Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, dan Front Mahasiswa Nasional.
Para mahasiswa bergantian menyampaikan kritik dan tuntutan terhadap pemerintah. Troy Amirul Ahmad dari Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menyebut sekitar seribu mahasiswa dari kampusnya ikut serta dalam demonstrasi tersebut.
Troy mengatakan karhutla di berbagai daerah menjadi salah satu persoalan yang paling mereka perhatikan. Ia juga menyampaikan pengalaman sebagai warga Sumatra yang terdampak kebakaran hutan dan menilai pemerintah perlu menunjukkan langkah penanganan yang lebih serius.
Setelah berorasi di depan gedung DPRD, massa dari UII melanjutkan aksi menuju Titik Nol Kilometer. Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa demonstrasi tidak hanya berpusat pada satu lokasi, tetapi juga menjangkau sejumlah titik penting di kota tersebut.
Aksi Mahasiswa di Makassar dan Bandung
Di Makassar, puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang tergabung dalam Aliansi Muhammadiyah Satu berunjuk rasa di depan kantor Bina Marga Sulawesi Selatan. Gedung tersebut berfungsi sebagai kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan.
Koordinator lapangan aksi, Agung, mengatakan mereka datang untuk menyampaikan tuntutan terkait karhutla. Para demonstran juga membakar dua ban bekas di depan gerbang perkantoran sebagai bentuk protes.
Agung mendesak pihak berwenang mengusut pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan. Ia juga meminta pemerintah menghentikan deforestasi dan pengalihan fungsi lahan yang menurutnya dapat memperburuk risiko kebakaran.
Hingga pukul 16.40 WITA, massa masih bertahan di depan kantor sementara DPRD Sulawesi Selatan sambil menunggu perwakilan legislator. Sementara itu, kelompok mahasiswa di beberapa titik lain di Makassar juga menggelar demonstrasi dengan tagar #2tahuntidakpatuh.
Di Bandung, sekelompok pesepeda menggelar aksi bertajuk Mengayuh ke Istana. Mereka berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, sebelum memulai perjalanan menuju Jakarta untuk menyampaikan tuntutan terkait karhutla.
Sebanyak empat pesepeda berencana mengayuh hingga Jakarta, sedangkan peserta lainnya mengiringi mereka sampai perbatasan Bandung dan Cimahi. Dalam perjalanan, rombongan tersebut akan beristirahat dan bergabung dengan pesepeda lain di Purwakarta, Karawang, serta Bekasi.
Koordinator aksi, Kidung Saujana, mengatakan mereka menargetkan tiba di Istana Negara pada Kamis, 22 Oktober 2026. Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, mengusut kasus kebakaran, memeriksa izin usaha perusahaan yang terbukti bersalah, serta mempertahankan fungsi kawasan hutan dan konservasi yang terbakar.
Selain aksi bersepeda, ratusan warga dan mahasiswa berkonvoi dari Jalan Asia Afrika menuju Teras Braga. Mereka membawa poster yang menyoroti berbagai persoalan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sistem perpajakan bagi kelompok kaya.
Isu lingkungan juga mendominasi sejumlah poster. Sebagian demonstran menilai ekspansi perkebunan sawit dan kepentingan investasi memperbesar tekanan terhadap hutan. Dedes, koordinator demonstrasi, mengatakan kelompoknya memasukkan isu karhutla dalam 14 poin tuntutan dan meminta pemerintah menindak perusahaan yang terlibat.
Rida, seorang mahasiswi yang mengikuti aksi tersebut, turut menyampaikan keresahan terhadap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra. Sementara itu, Susan Angelika, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun, mengkritik kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya kesempatan kerja, dan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selain menyoroti karhutla, para demonstran di Bandung juga menuntut penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan sejumlah proyek militer. Mereka turut memprotes monopoli serta perampasan tanah rakyat yang menurut mereka berlangsung dengan dalih ketahanan pangan dan transisi energi.
Demonstrasi di Aceh Berujung Ketegangan
Di Aceh, sekitar seratus anggota Front Mahasiswa Aceh Resistance menggelar demonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Mereka menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir.
Para mahasiswa menyoroti penanganan bencana Sumatra pada 2025 dan meluasnya karhutla. Juru bicara aksi yang meminta identitasnya hanya disebut dengan inisial H mengatakan pemerintah seharusnya menetapkan status bencana nasional agar penanganan bencana berjalan lebih menyeluruh.
Menurut H, banjir bandang dan karhutla juga memicu kekecewaan sebagian masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia mengaitkan kekecewaan tersebut dengan munculnya ekspresi politik masyarakat, termasuk pengibaran Bendera Bulan Bintang.
Berdasarkan laporan wartawan di lokasi, sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat ketika mahasiswa berusaha memasuki kantor Gubernur Aceh. Beberapa mahasiswa terlihat mengalami pemukulan oleh polisi.
Hingga sekitar pukul 16.50 WIB, sekitar seratus mahasiswa masih berusaha memasuki kantor pemerintah Aceh. Mereka juga membakar ban di depan pintu masuk sebagai bentuk protes.
Pemerintah Masih Mengkaji Status Bencana Nasional
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI turut merespons rencana demonstrasi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menanggapi sejumlah isu yang menjadi tuntutan masyarakat, termasuk karhutla, kondisi pasar modal, kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum.
Mengenai tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Syahganda mengatakan pemerintah masih mengkaji manfaat dan risikonya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan kemampuan negara menangani kebakaran sebelum memutuskan perlu tidaknya menetapkan status tersebut.
Syahganda juga menyatakan pemerintah telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah korporasi yang melanggar aturan. Selain itu, pemerintah berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, pelayanan kesehatan, dan keberlangsungan pembelajaran jarak jauh. Pemerintah juga berupaya mengurangi ketebalan asap di jalan-jalan.
Terkait pasar modal, Syahganda mengatakan pemerintah telah mengambil tindakan terhadap pelaku yang melakukan kecurangan. Ia juga menyebut Kepolisian RI berupaya memeriksa skandal terkait MSCI untuk menjaga kepercayaan investor, menyusul kekhawatiran mengenai kemungkinan penurunan status bursa Indonesia ke tingkat mandiri atau standalone.
Dalam isu kebebasan berpendapat, Bakom menyatakan pemerintah memandang kebebasan sebagai bagian dari demokrasi. Namun, pemerintah juga menyatakan perlunya membatasi tindakan yang dinilai merusak demokrasi, meskipun batasan tersebut menjadi salah satu pokok perdebatan dalam tuntutan para demonstran mengenai ruang sipil dan hak menyampaikan kritik.
Syahganda menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen menjalankan penegakan hukum secara objektif. Ia mengatakan Presiden telah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses siapa pun di lingkungan pemerintah jika terbukti melanggar hukum atau melakukan tindak pidana korupsi.
Di bidang pendidikan, Syahganda menyebut pemerintah membangun Sekolah Rakyat di berbagai daerah agar anak-anak yang membutuhkan dapat mengakses pendidikan. Ia juga menyampaikan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 100 juta penduduk.
Karhutla Menjadi Sorotan dalam Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan
Rangkaian demonstrasi pada 20 Oktober 2026 memperlihatkan beragam persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat sipil. Meski tuntutan setiap kelompok memiliki perbedaan, penanganan karhutla, perlindungan lingkungan, biaya hidup, dan kebebasan sipil muncul sebagai isu yang berulang di sejumlah kota.
Desakan agar pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional menjadi salah satu tuntutan paling menonjol. Para demonstran meminta pemerintah mempercepat penanganan kebakaran, mengusut pihak yang bertanggung jawab, dan memastikan pemulihan lingkungan berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat terdampak.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan masih mengkaji penetapan status bencana nasional dan menegaskan upaya penanganan berbagai persoalan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat dan penjelasan pemerintah masih memerlukan tindak lanjut yang dapat dinilai secara terbuka.
Dengan demonstrasi yang berlangsung di berbagai daerah, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum bagi kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan evaluasi mereka. Perkembangan penanganan karhutla, kebijakan ekonomi, pelayanan publik, dan perlindungan demokrasi akan menjadi bagian penting dari perhatian masyarakat selanjutnya.
Catatan: Artikel ini disusun berdasarkan bahan berita yang tersedia pada 20 Oktober 2026. Perkembangan lebih lanjut dapat mengubah informasi mengenai situasi demonstrasi dan respons pemerintah.
