JayaPurnama.com – Jakarta, pemerintah menegaskan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih kuat di tengah munculnya narasi pelemahan konsumsi. Salah satu indikator yang menjadi perhatian ialah transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang mengalami peningkatan hingga lebih dari 100%. Lonjakan ini mencerminkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat di tengah perubahan pola belanja.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad H. Wibowo menilai pelemahan daya beli bukan gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi konsumsi saat ini. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih tumbuh di berbagai sektor.
Selain transaksi digital, sektor transportasi, restoran, hotel, dan pariwisata juga menunjukkan aktivitas yang kuat. Karena itu, pemerintah menilai perubahan perilaku konsumen perlu mendapat perhatian ketika membaca perkembangan daya beli. Masyarakat kini mengalokasikan pengeluaran ke berbagai sektor, termasuk perjalanan dan belanja melalui platform digital.
Dalam konferensi pers sinergi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BPS, Dradjad menjelaskan bahwa peningkatan transaksi QRIS berkaitan dengan banyaknya aktivitas pembayaran dan konsumsi. Menurut dia, perkembangan tersebut memperlihatkan perubahan pola pengeluaran yang cukup signifikan.
Transaksi QRIS Melonjak, Pola Konsumsi Berubah
Dradjad menyebut transaksi QRIS meningkat lebih dari 100%. Ia menilai lonjakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tetap aktif melakukan transaksi. Dengan semakin banyaknya pembayaran digital, aktivitas ekonomi juga terlihat melalui kanal transaksi yang berbeda dari sebelumnya.
Ia menjelaskan, masyarakat mulai mengalihkan sebagian pengeluaran ke perjalanan, pariwisata, serta pembelian melalui marketplace. Perubahan ini membuat pola konsumsi tidak lagi terpusat pada kelompok barang dan usaha yang sama seperti sebelumnya.
Di sisi lain, sejumlah sektor konsumsi konvensional justru menghadapi tekanan. Dradjad mencontohkan sektor alas kaki sebagai salah satu bidang yang terdampak pergeseran pola belanja masyarakat. Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh konsumsi mengalami penurunan.
Menurut Dradjad, konsumen kini memiliki lebih banyak pilihan dalam membelanjakan uangnya. Sebagian pengeluaran mengarah ke aktivitas perjalanan dan hiburan, sedangkan sebagian lainnya beralih ke transaksi daring. Akibatnya, perubahan permintaan pada satu sektor dapat berjalan bersamaan dengan pertumbuhan pada sektor lain.
Pergeseran tersebut juga memengaruhi cara pemerintah membaca perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, penilaian terhadap daya beli perlu mempertimbangkan berbagai jenis barang, jasa, dan saluran pembayaran. Pemerintah tidak cukup hanya melihat kondisi satu kelompok komoditas untuk menggambarkan konsumsi secara keseluruhan.
Konsumsi Masyarakat Tumbuh di Atas 5% pada Semester I-2026
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa konsumsi masyarakat masih tumbuh di atas 5% sepanjang semester I-2026. Data tersebut menjadi salah satu indikator yang mendukung penilaian pemerintah mengenai aktivitas konsumsi yang tetap kuat.
Selain itu, BPS mencatat konsumsi pada sektor restoran dan hotel tumbuh di atas 6%. Sektor transportasi juga mencatat pertumbuhan relatif tinggi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa aktivitas perjalanan dan jasa turut berperan dalam pergerakan konsumsi.
Amalia menjelaskan bahwa indikasi perubahan pola konsumsi sebenarnya sudah terlihat sejak tahun sebelumnya. Namun, pergeseran tersebut semakin tampak pada semester I-2026. Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah pengeluaran rumah tangga.
Mobilitas dan perjalanan kini menjadi bagian penting dalam aktivitas konsumsi. Masyarakat tidak hanya membelanjakan uang untuk kebutuhan barang, tetapi juga untuk berbagai layanan yang berkaitan dengan perjalanan, restoran, dan hotel. Karena itu, pertumbuhan sektor jasa membantu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perilaku konsumen.
Selain perubahan jenis pengeluaran, cara masyarakat berbelanja juga mengalami pergeseran. Konsumen yang sebelumnya lebih sering bertransaksi secara langsung kini semakin banyak memanfaatkan pembayaran elektronik dan platform daring. Dengan demikian, perkembangan konsumsi perlu dibaca melalui gabungan data sektor usaha dan kanal transaksi.
Inflasi Menjadi Tantangan di Tengah Konsumsi yang Kuat
Meskipun konsumsi masyarakat masih tumbuh, pemerintah tetap mencermati risiko inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itu, pengendalian harga tetap menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas perekonomian.
Dradjad menjelaskan bahwa tekanan inflasi Indonesia saat ini lebih banyak berkaitan dengan biaya dan pasokan atau cost-push inflation. Artinya, kenaikan harga dapat muncul akibat meningkatnya biaya produksi atau terbatasnya ketersediaan barang. Tekanan tersebut tidak semata-mata berasal dari tingginya permintaan konsumen.
Ia mencontohkan komoditas pangan seperti cabai. Ketika pasokannya terbatas, harga dapat mengalami kenaikan. Situasi serupa juga dapat terjadi pada barang elektronik yang masih bergantung pada impor.
Karena itu, pemerintah menilai penguatan pasokan barang dan jasa menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga. Ketersediaan komoditas perlu mendapat perhatian agar tekanan dari sisi pasokan tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, upaya pengendalian inflasi perlu mempertimbangkan karakteristik setiap komoditas.
Pendekatan ini penting karena kenaikan harga akibat keterbatasan pasokan memerlukan penanganan yang sesuai dengan sumber masalahnya. Jika persoalan utama terletak pada ketersediaan barang, penguatan pasokan menjadi salah satu langkah yang perlu diprioritaskan. Dengan demikian, pengendalian inflasi dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga aktivitas konsumsi.
Pemerintah Perkuat Koordinasi dan Pencatatan Ekonomi
Selain memperhatikan konsumsi dan inflasi, pemerintah akan memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pencatatan aktivitas ekonomi agar perkembangan usaha dapat tercermin lebih baik dalam data statistik.
Pemerintah juga menyoroti pentingnya pencatatan kegiatan usaha, termasuk aktivitas perusahaan negara di berbagai daerah. Data yang lebih baik dapat membantu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan ekonomi nasional.
Selanjutnya, pembacaan kondisi ekonomi perlu menggabungkan berbagai indikator. Transaksi QRIS, pertumbuhan konsumsi, perkembangan sektor jasa, perubahan pola belanja, dan tekanan inflasi memberikan sudut pandang yang saling melengkapi. Pendekatan tersebut membantu menghindari kesimpulan yang hanya bertumpu pada satu sektor atau jenis transaksi.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai daya beli masyarakat masih menunjukkan kekuatan, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan konsumsi di atas 5% pada semester I-2026 dan peningkatan transaksi digital. Namun, perubahan pola pengeluaran serta risiko inflasi tetap memerlukan perhatian. Penguatan pasokan dan peningkatan kualitas data menjadi bagian penting untuk memahami sekaligus menjaga perkembangan ekonomi ke depan.
