Daftar Isi 4 bagian
Jayapurnama.com – Potensi penerimaan negara dari aktivitas ekonomi yang belum tercatat kembali menjadi perhatian. Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, memperkirakan pemerintah dapat memperoleh tambahan hingga Rp1.500 triliun setiap tahun jika ruang penerimaan tersebut tergarap.
Hashim menyampaikan perkiraan itu dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia mengaitkan peluang tersebut dengan besarnya kegiatan ekonomi yang belum masuk pencatatan formal, termasuk transaksi tunai dalam keseharian.
Penerimaan negara dan ekonomi yang belum tercatat
Menurut Hashim, sekitar 30 hingga 40 persen aktivitas ekonomi Indonesia belum tercatat. Ia menyebut nilai kegiatan yang tidak masuk pencatatan itu mencapai kurang lebih Rp10.000 triliun. Angka tersebut, katanya, merujuk pada perkiraan Bank Dunia.
Hashim menjelaskan bahwa sebagian transaksi berlangsung langsung dengan pembayaran tunai. Karena itu, kegiatan ekonomi bisa terjadi tanpa meninggalkan catatan transaksi yang mudah digunakan untuk memetakan nilainya. Kondisi ini, menurut dia, ikut membatasi potensi penerimaan perpajakan.
Ia menggambarkan persoalan tersebut melalui contoh jasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hashim bercerita membayar tukang cukur yang datang ke apartemennya setiap bulan, tetapi tidak menerima kuitansi. Ia juga menyinggung penggunaan jasa pijat oleh keluarganya.
Contoh lain yang disebut Hashim adalah warung Tegal dan salon kecantikan. Ia mengaitkan usaha-usaha tersebut dengan banyaknya transaksi tunai yang belum tercatat. Namun, pernyataannya merujuk pada persoalan pencatatan aktivitas ekonomi, bukan penjelasan terperinci tentang kewajiban pajak setiap usaha.
Skala transaksi kecil juga penting dalam gambaran yang ia sampaikan. Satu pembayaran mungkin bernilai terbatas, tetapi transaksi serupa berlangsung berulang dan dilakukan banyak orang. Jika tidak tercatat, keseluruhan nilai kegiatan tersebut sulit terlihat dalam data ekonomi formal.
Perbandingan rasio penerimaan terhadap PDB
Selain aktivitas yang belum tercatat, Hashim menyoroti rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). Ia menyebut rasio Indonesia berada di sekitar 12 persen, dengan cakupan penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Untuk memberi gambaran pembanding, Hashim menyebut Kamboja memiliki rasio penerimaan negara sebesar 18 persen, sedangkan India mencapai 20 persen. Angka-angka itu ia gunakan untuk menunjukkan perbedaan rasio dengan Indonesia. Perbandingan tersebut menjadi bagian dari argumennya mengenai peluang memperluas penerimaan.
Hashim kemudian menghitung selisih enam poin persentase antara rasio Indonesia dan Kamboja. Dalam paparannya, ia menghubungkan selisih tersebut dengan nilai Rp25.000 triliun, lalu memperkirakan tambahan penerimaan sebesar Rp1.500 triliun per tahun. Perkiraan itu merupakan hitungan yang disampaikan Hashim dalam forum Kadin.
“Enam persen dari yang tercatat adalah Rp25.000 triliun. Enam persen itu berapa? Rp1.500 triliun bukan?” kata Hashim. Ia menilai jumlah tersebut semestinya dapat menjadi tambahan penerimaan negara setiap tahun.
Pencatatan transaksi menjadi bagian penting
Pernyataan Hashim menempatkan pencatatan transaksi sebagai salah satu persoalan utama. Ketika pembayaran berlangsung tunai tanpa bukti, aktivitas ekonomi tetap berjalan, tetapi datanya belum tentu masuk ke sistem pencatatan. Akibatnya, pemerintah memiliki tantangan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang kegiatan ekonomi.
Meski demikian, nilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat tidak otomatis sama dengan jumlah pajak yang dapat dikumpulkan. Angka Rp10.000 triliun menggambarkan nilai kegiatan yang disebut belum masuk pencatatan, sedangkan Rp1.500 triliun merupakan perkiraan tambahan penerimaan berdasarkan perhitungan Hashim. Kedua angka itu menjelaskan hal berbeda.
Perbedaan tersebut penting agar perkiraan potensi tidak disalahartikan sebagai penerimaan yang sudah tersedia. Pencatatan yang lebih baik dapat membantu pemerintah memahami aktivitas ekonomi, tetapi besarnya penerimaan juga bergantung pada dasar penghitungan dan kebijakan yang berlaku. Hashim dalam forum itu menekankan peluang yang menurutnya masih terbuka.
Contoh usaha kecil dan jasa harian memperlihatkan bahwa pembahasan ekonomi informal tidak hanya berkaitan dengan perusahaan besar. Aktivitas yang tersebar di lingkungan permukiman juga ikut membentuk perputaran ekonomi. Karena transaksinya bisa berulang dan bernilai beragam, pencatatannya menjadi tantangan tersendiri.
Ruang penerimaan dan tantangan pelaksanaannya
Perkiraan tambahan penerimaan sebesar Rp1.500 triliun memberi gambaran besarnya peluang yang disoroti Hashim. Pada saat yang sama, angka tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme untuk mengubah kegiatan yang belum tercatat menjadi basis penerimaan. Ia juga tidak memaparkan tahapan atau kebijakan khusus untuk mencapai nilai tersebut dalam pernyataannya.
Dalam konteks itu, pembicaraan mengenai penerimaan negara perlu membedakan upaya memperbaiki pencatatan dari penetapan kewajiban baru. Usaha dan jasa yang disebut Hashim merupakan contoh kegiatan yang menurutnya banyak bertransaksi secara tunai. Pernyataannya tidak merinci status perpajakan tiap pelaku usaha maupun perlakuan yang berlaku bagi masing-masing transaksi.
Rasio penerimaan terhadap PDB yang ia bandingkan juga menunjukkan bagaimana Hashim melihat ruang peningkatan dari sisi penerimaan negara secara luas. Cakupannya bukan hanya pajak, melainkan juga cukai dan PNBP. Karena itu, angka rasio tersebut tidak dapat dibaca sebagai ukuran penerimaan pajak saja.
Hashim menyampaikan pandangannya di hadapan peserta Rapimnas Kadin 2026 sebagai gambaran potensi yang belum tergarap. Inti pesannya adalah masih ada kegiatan ekonomi bernilai besar yang belum tercermin dalam pencatatan, sementara rasio penerimaan Indonesia masih lebih rendah dibandingkan angka pembanding yang ia sebut. Ia memperkirakan pengurangan selisih tersebut dapat membuka tambahan penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun.
