JayaPurnama.com – Padang, Sumatera Barat, pemerintah terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS dengan fokus pada kesiapan lahan, dokumen teknis, dan pembiayaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di Pulau Sumatera.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dedy Gunawan, mengatakan kementerian bersama PT Hutama Karya (Persero) Tbk terus menyiapkan berbagai kebutuhan pembangunan. Persiapan itu mencakup studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED), serta dokumen pengadaan tanah.
Menurut Dedy, pemerintah perlu menyelesaikan pengadaan tanah dan memastikan dukungan pembiayaan agar pembangunan ruas tol yang masih berada dalam tahap persiapan dapat berjalan lebih cepat. Karena itu, pemerintah terus menyusun prioritas berdasarkan kesiapan dan tingkat kelayakan setiap ruas.
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Mencakup Ribuan Kilometer
Dedy menjelaskan bahwa saat ini terdapat 16 ruas JTTS dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Total panjang ruas tersebut mencapai 1.760 kilometer dari keseluruhan jaringan JTTS sepanjang 2.981 kilometer.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 982 kilometer telah beroperasi. Sementara itu, 252 kilometer masih berada dalam tahap konstruksi. Nilai investasi yang telah terkontrak mencapai Rp267,5 triliun dengan estimasi realisasi sebesar Rp176,3 triliun.
Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan investasi untuk menyelesaikan jaringan tol di Sumatera. Selain membangun ruas baru, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan lahan, desain teknis, serta skema pembiayaan agar proyek dapat berlanjut secara berkesinambungan.
Pemerintah Fokus pada Kelayakan dan Pembiayaan JTTS
Kementerian PU membahas percepatan pembangunan JTTS dalam kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Pekanbaru, Riau. Pertemuan tersebut membahas tata kelola serta efektivitas pembangunan jalan tol di Sumatera.
Kegiatan itu melibatkan Kementerian PU, Kementerian PPN/Bappenas, Danantara Indonesia, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kehadiran sejumlah lembaga tersebut menunjukkan bahwa pembangunan JTTS membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai pemerintah perlu memperkuat tindak lanjut terhadap hasil evaluasi pembangunan JTTS. Ia juga mendorong identifikasi akar masalah yang melibatkan hubungan antarkementerian dan lembaga.
Menurut Andreas, pemerintah perlu memprioritaskan temuan yang bersifat lintas sektor. Dengan demikian, setiap pihak dapat mencari solusi bersama dan memperbaiki tata kelola pembangunan secara lebih terarah.
Skema Pembiayaan Menjadi Perhatian dalam Pembangunan Tol
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar-Lembaga, Triono Junoasmono, mengatakan Kementerian PU terus mendorong pembangunan JTTS secara bertahap. Pemerintah mempertimbangkan tingkat kelayakan dan kemampuan pembiayaan dalam menentukan tahapan pembangunan.
Triono menilai JTTS yang telah terbangun sudah memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi dan sosial di Sumatera. Karena itu, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan dengan menyesuaikan kemampuan pendanaan dan kesiapan masing-masing ruas.
Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ira Ariani Chaerunisa, menjelaskan bahwa pengusahaan JTTS memiliki karakteristik tersendiri. Salah satu tantangan utama terletak pada kelayakan finansial sejumlah ruas.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menerapkan skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) pada JTTS. Skema tersebut membantu mengurangi risiko rendahnya volume lalu lintas yang harus ditanggung oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk.
Selain itu, Kementerian PU terus mendorong pemenuhan readiness criteria. Pemerintah juga mengoptimalkan pembiayaan pada ruas prioritas dan mengembangkan skema pembiayaan alternatif dengan melibatkan investor serta sektor terkait.
Danantara Pertimbangkan Kelayakan Investasi Infrastruktur
Dari sisi investasi, SVP Business Performance & Asset Optim. Cluster Infrastructure Business 3 PT Danantara Asset Management, Bangun Imanullah, mengatakan aspek kelayakan menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan investasi dan pembiayaan infrastruktur.
Bangun mengatakan pihaknya terus memantau investasi dan pinjaman untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan pada masa mendatang. Menurut dia, setiap investasi perlu memperhatikan tingkat kelayakan sebelum pemerintah atau investor menentukan skema pendanaan.
Jika sebuah ruas belum memenuhi tingkat kelayakan yang dipersyaratkan, pemerintah dan pihak terkait perlu mencari alternatif pembiayaan yang sesuai. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi.
Pendekatan itu juga menjadi penting karena pembangunan jalan tol membutuhkan modal besar dan memiliki masa pengembalian investasi yang panjang. Oleh karena itu, keputusan investasi harus mempertimbangkan proyeksi lalu lintas, kebutuhan masyarakat, biaya pembangunan, serta kemampuan pembiayaan.
JTTS Diproyeksikan Mendorong Ekonomi Sumatera
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak hanya berkaitan dengan konektivitas transportasi. Infrastruktur tersebut juga berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi dan sosial di berbagai wilayah yang terhubung.
Berdasarkan Kajian CORE Indonesia 2023, investasi pembangunan JTTS diproyeksikan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sumatera sebesar Rp924,39 triliun. Kajian tersebut juga memperkirakan pembangunan JTTS dapat menciptakan lapangan kerja hingga 4,46 juta orang secara nasional selama masa konstruksi.
Dari proyeksi tersebut, sekitar 87 persen lapangan kerja berasal dari Pulau Sumatera. Angka itu menunjukkan potensi dampak ekonomi yang besar selama proses pembangunan berlangsung.
Karena itu, percepatan pembangunan JTTS tetap menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan infrastruktur Sumatera. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan konektivitas, kesiapan proyek, kelayakan investasi, dan kemampuan pembiayaan agar pembangunan berjalan secara berkelanjutan.
