Daftar Isi 4 bagian
Jayapurnama.com – Potensi dana perantau Minangkabau yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun menjadi salah satu sumber pembiayaan yang ingin dioptimalkan Sumatera Barat. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah mengarahkan dana rantau dari dominasi konsumsi menuju investasi produktif dan infrastruktur jangka panjang. Ia menyampaikan dorongan itu dalam rapat koordinasi pertumbuhan ekonomi di Padang, Senin (2/11/2026).
Gagasan tersebut muncul ketika Sumbar berupaya mempercepat pemulihan ekonomi setelah bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025. Namun, nilai potensi dana itu tidak otomatis berarti seluruhnya tersedia sebagai modal investasi. Pemerintah daerah perlu membangun cara yang jelas agar warga perantauan dan pelaku usaha dapat berpartisipasi sesuai kemampuan serta kepentingan masing-masing.
Dana perantau Minangkabau perlu masuk ke sektor produktif
Bima menilai dana rantau selama ini lebih banyak mengalir untuk konsumsi. Aliran tersebut tetap memiliki manfaat bagi kegiatan ekonomi sehari-hari, tetapi dampaknya bisa berbeda apabila sebagian dana juga mendukung usaha dan infrastruktur berjangka panjang. Karena itu, ia meminta daerah mencari pola pemanfaatan yang memberi manfaat berkelanjutan.
Perubahan arah itu tidak cukup dilakukan dengan mengajak perantau menanamkan modal. Pemerintah daerah perlu menjelaskan peluang yang tersedia, kebutuhan usaha, serta risiko yang mungkin muncul. Dengan informasi yang terbuka, calon investor dapat menilai apakah suatu proyek sesuai dengan tujuan dan kapasitas mereka.
Selain itu, pemerintah perlu membedakan potensi dana dengan dana yang benar-benar sudah masuk ke kegiatan produktif. Angka Rp20 triliun menggambarkan potensi yang disoroti dalam rapat, bukan jaminan investasi yang siap digunakan. Pembedaan ini penting agar perencanaan daerah tidak mengandalkan dana yang belum memiliki komitmen.
Skema yang disiapkan juga perlu menyesuaikan karakter setiap kabupaten dan kota. Bima meminta pemerintah daerah mengenali kekuatan lokal dan membangun ekosistem pertumbuhan berdasarkan potensi wilayah masing-masing. Dengan begitu, peluang investasi tidak hanya terkumpul pada satu sektor atau lokasi.
Kemandirian ekonomi bertumpu pada potensi lokal
Bima mengingatkan Sumbar agar mengurangi ketergantungan pada APBD dan APBN. Pesan itu bukan berarti pemerintah dapat melepas tanggung jawab pembiayaan publik. Sebaliknya, daerah perlu memperluas sumber penggerak ekonomi sambil memakai anggaran pemerintah secara terarah.
Pemetaan potensi menjadi langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Bima, pertumbuhan ekonomi harus terasa dalam kehidupan warga, bukan berhenti sebagai angka statistik. Ukurannya antara lain kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan upaya mengurangi kemiskinan.
Pemerintah Provinsi Sumbar telah mengumpulkan kepala daerah kabupaten dan kota untuk membahas langkah percepatan ekonomi. Gubernur Mahyeldi Ansharullah meminta para bupati dan wali kota mempercepat investasi serta hilirisasi sektor unggulan. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 8 persen pada 2029.
Target tersebut menuntut program yang sesuai dengan kondisi daerah, bukan sekadar peningkatan angka investasi. Hilirisasi, misalnya, perlu memperkuat nilai tambah dari sektor unggulan dan menciptakan manfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa arah programnya sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja dan kemampuan usaha lokal.
Pemulihan bencana menuntut investasi terarah
Bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 menimbulkan kerugian hingga Rp33,52 triliun. Besarnya dampak itu membuat pemulihan ekonomi menjadi bagian penting dalam pembahasan percepatan pertumbuhan. Namun, dorongan investasi perlu berjalan dengan pemulihan yang berorientasi pada kebutuhan nyata warga dan daerah terdampak.
Mahyeldi menegaskan pertumbuhan seharusnya meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, sekaligus menekan kemiskinan serta menguatkan daya beli. Dengan ukuran seperti itu, pemerintah dapat menilai apakah kegiatan ekonomi benar-benar membawa manfaat. Sebab, kenaikan investasi saja belum menjelaskan siapa yang memperoleh peluang kerja atau menikmati hasilnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menghubungkan rencana pembangunan dengan pemetaan kebutuhan. Penentuan prioritas yang tepat membantu mengarahkan sumber daya pada kegiatan yang berkontribusi terhadap pemulihan. Sementara itu, keterbukaan informasi dapat membantu perantau memahami rencana dan perkembangan program yang mereka dukung.
UMKM perlu terhubung dengan rantai pasok industri
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyoroti perlunya hubungan antara UMKM lokal dan industri berskala besar. Ia mencontohkan model di Jepang yang melibatkan usaha kecil dalam rantai pasok komponen otomotif. Menurut Sonny, keterhubungan semacam itu dapat membuat pelaku UMKM ikut menikmati pertumbuhan industri.
Artinya, penguatan UMKM tidak cukup hanya menambah jumlah usaha. Pelaku lokal perlu memperoleh akses untuk menjadi bagian dari rantai pasok, sementara perusahaan besar membutuhkan hubungan usaha yang mendukung kegiatan industrinya. Pemerintah daerah dapat memakai pemetaan sektor sebagai dasar untuk mempertemukan kebutuhan tersebut.
Data yang akurat juga menentukan kualitas kebijakan. Sonny menyebut momentum Sensus Ekonomi 2026 penting untuk membantu pemerintah daerah merumuskan intervensi yang tepat sasaran. Informasi ekonomi yang memadai dapat mendukung pemetaan usaha dan kebutuhan wilayah, sehingga kebijakan tidak bertumpu pada perkiraan semata.
Pada akhirnya, dana perantau, investasi, dan dukungan pemerintah perlu saling melengkapi. Potensi Rp20 triliun dapat menjadi peluang jika daerah menyiapkan tujuan yang jelas, tata kelola yang dapat dipahami, serta keterhubungan dengan usaha lokal. Langkah tersebut sejalan dengan dorongan Kemendagri agar Sumbar membangun sumber pertumbuhan yang lebih mandiri dan berdampak langsung bagi masyarakat.
