Daftar Isi 4 bagian
Jayapurnama.com – Bank Indonesia menyiapkan sektor baru sebagai sasaran insentif KLM, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan potensi penciptaan lapangan kerja. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ini dievaluasi karena beberapa sektor yang selama ini menerima dukungan dinilai hampir sepenuhnya memanfaatkan insentif yang tersedia.
Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Mal Isnaini Sri Meyyanti, yang akrab disapa Yanti, menyebut pertanian, industri, serta hilirisasi sebagai sektor yang pemanfaatan KLM-nya sudah hampir penuh. Karena itu, BI kini menilai sektor lain yang masih memiliki ruang pertumbuhan dan memerlukan dukungan pembiayaan.
Insentif KLM BI bergeser ke sektor baru
Evaluasi tersebut tidak berarti BI telah menetapkan daftar penerima baru. Yanti mengatakan bank sentral masih mengkaji sektor mana yang paling sesuai untuk memperoleh dukungan berikutnya. Salah satu pertimbangan utama ialah kemampuan sektor tersebut dalam mendorong penciptaan lapangan kerja.
“Jadi kita akan evaluasi sektor-sektor mana yang kemudian bisa kita berikan untuk sektor-sektor baru, yang lebih mendukung kepada penciptaan lapangan kerja,” ujar Yanti dalam taklimat media Bank Indonesia pada Jumat (23/10).
Pendekatan ini membuat sasaran KLM dapat menyesuaikan perkembangan kebutuhan ekonomi. Sektor yang telah banyak menggunakan insentif tidak otomatis terus menjadi prioritas, sementara sektor lain dapat dipertimbangkan apabila masih menghadapi kesenjangan pembiayaan.
Namun, BI belum menyebut sektor apa saja yang akan masuk dalam sasaran baru. Dengan demikian, penentuan penerima masih bergantung pada hasil evaluasi, termasuk kemampuan sektor untuk menyerap pembiayaan dan memberikan dampak pada lapangan kerja.
Komitmen kredit menjadi bagian evaluasi
Dalam skema KLM, bank menyampaikan lebih dulu komitmen penyaluran kredit untuk sektor tertentu. BI kemudian mengevaluasi realisasinya. Mekanisme ini menggunakan pendekatan forward looking, sehingga penilaian tidak hanya berfokus pada penyaluran yang sudah terjadi.
“Bank harus menyampaikan komitmen akan menyalurkan kredit pada sektor mana saja,” kata Yanti. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan insentif yang diberikan berkaitan dengan pembiayaan kepada sektor ekonomi, bukan hanya menjadi tambahan likuiditas di tingkat perbankan.
Dengan cara itu, BI dapat menilai apakah dukungan kebijakan benar-benar diikuti penyaluran kredit sesuai komitmen. Evaluasi juga membuka ruang untuk meninjau kembali sasaran apabila suatu sektor sudah berkembang dan tidak lagi membutuhkan dorongan sebesar sebelumnya.
Meski mendorong pembiayaan, BI tetap menempatkan KLM dalam kerangka makroprudensial yang akomodatif dan berhati-hati. Penyaluran kredit perlu berjalan dengan memperhatikan kondisi permodalan, kualitas kredit, dan likuiditas bank. Artinya, target pertumbuhan pembiayaan tidak berdiri sendiri dari pertimbangan stabilitas.
Pertumbuhan kredit melampaui DPK
Kebutuhan untuk menjaga ruang likuiditas juga terlihat dari perkembangan intermediasi perbankan. Yanti mencatat kredit tumbuh 13,26 persen secara tahunan pada September 2026. Pada periode yang sama, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,22 persen.
Selisih pertumbuhan itu menunjukkan kredit meningkat lebih cepat daripada dana yang dihimpun bank. Menurut Yanti, perbankan tetap membutuhkan ruang untuk mengelola likuiditas agar penyaluran kredit dapat berlanjut tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.
“DPK kita itu tumbuh 8,22 persen, sementara kredit kita tumbuh sekitar 13 persen,” ujarnya. Angka tersebut menjadi konteks bagi BI dalam mengatur dukungan likuiditas, sekaligus memperhatikan kemampuan bank mengelola pendanaan dan pembiayaan.
Karena itu, penyesuaian KLM tidak semata-mata diarahkan untuk memperbesar kredit secara umum. BI juga ingin mengarahkan insentif ke sektor yang dinilai memiliki kebutuhan dukungan dan potensi dampak ekonomi yang lebih besar, terutama melalui penciptaan pekerjaan.
Batas insentif dan rambu stabilitas
KLM merupakan instrumen makroprudensial BI untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan terbaru, insentif ditetapkan maksimal 5 persen dari DPK dan berlaku efektif mulai 1 Desember 2026.
Di dalam batas tersebut, insentif melalui financing channel paling tinggi sebesar 3 persen. Sementara itu, insentif untuk pendalaman pasar uang memiliki batas paling tinggi 2 persen. Pembagian ini menjadi bagian dari pengaturan yang mendasari pelaksanaan kebijakan.
Yanti menegaskan bahwa fleksibilitas yang diberikan melalui penurunan giro wajib minimum (GWM) tetap disertai rambu-rambu. Dengan demikian, bank mendapat ruang untuk menyalurkan pembiayaan, tetapi pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ke depan, hasil evaluasi sektor dan komitmen penyaluran bank akan menentukan bagaimana insentif KLM diarahkan. BI belum mengumumkan sektor sasaran baru, tetapi menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja dan kebutuhan pembiayaan menjadi pertimbangan penting. Perubahan sasaran diharapkan membuat dukungan lebih sesuai dengan kondisi sektor yang membutuhkan.
