Daftar Isi 5 bagian
Jayapurnama.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) pada Kamis, 22 Oktober 2026. Lembaga ini diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan keuangan masyarakat, dengan perhatian lebih besar pada kondisi keluarga dan manfaat layanan keuangan.
Peresmian berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Prabowo menyatakan pembentukan dewan tersebut diresmikan pada acara itu. Pemerintah memosisikan DNKK sebagai pelengkap kebijakan keuangan inklusif yang sudah berjalan.
Gagasan mengenai dewan ini muncul sebelum peresmian. Prabowo menyampaikannya pada 27 November 2025, setelah bertemu Ratu Máxima dari Belanda, yang saat itu menjabat United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health.
Melengkapi agenda inklusi keuangan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembentukan DNKK merupakan permintaan Presiden untuk menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Menurut Airlangga, lembaga baru tersebut berkaitan dengan agenda kesejahteraan keuangan atau financial health.
Perbedaan orientasinya terletak pada tujuan kebijakan. DNKI sebelumnya lebih menekankan perluasan inklusi, termasuk mendorong masyarakat memiliki rekening. Sementara itu, DNKK diharapkan memastikan akses dan produk keuangan memberi manfaat lebih nyata bagi keadaan keuangan rumah tangga.
Perubahan fokus tersebut menempatkan kepemilikan rekening sebagai salah satu bagian, bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Masyarakat juga perlu mampu memahami layanan yang tersedia dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Dengan demikian, akses keuangan diharapkan mendukung kondisi keluarga, bukan berhenti pada tersedianya rekening atau produk.
Menjawab jarak antara akses dan pemahaman
Angka yang disampaikan Airlangga pada November 2025 memperlihatkan konteks kebijakan ini. Tingkat inklusi keuangan Indonesia tercatat 92,7 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada 66,4 persen. Selisih tersebut menunjukkan bahwa akses layanan belum selalu berjalan seiring dengan pemahaman masyarakat.
Inklusi keuangan menggambarkan keterjangkauan atau penggunaan layanan keuangan. Literasi membantu masyarakat mengenali produk, memahami ketentuan, dan mempertimbangkan kecocokannya dengan kebutuhan. Karena itu, kedua hal tersebut saling berkaitan, tetapi tidak dapat dianggap sama.
Jika seseorang dapat mengakses layanan tanpa memahami cara kerja dan risikonya, manfaat layanan itu belum tentu optimal. Sebaliknya, pemahaman yang baik akan lebih berguna ketika masyarakat juga memiliki akses terhadap pilihan yang sesuai. DNKK dibentuk dalam konteks kebutuhan untuk memperkuat kedua sisi tersebut.
Fokus pada kesejahteraan keluarga juga memperluas cara pemerintah melihat hasil kebijakan keuangan. Perhatian tidak hanya tertuju pada seberapa banyak orang yang terhubung dengan layanan, tetapi juga pada bagaimana layanan membantu rumah tangga mengelola kondisi keuangannya. Namun, capaian seperti itu memerlukan dukungan program yang terkoordinasi.
Akses pembiayaan bagi UMKM menjadi salah satu perhatian
Salah satu fokus DNKK adalah memperluas akses pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan menjadi bagian penting dari agenda karena pelaku usaha membutuhkan layanan yang dapat mendukung kegiatan ekonominya.
Pemerintah juga memasukkan peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga, perluasan akses layanan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan dalam agenda dewan. Selain itu, DNKK diharapkan memperkuat koordinasi program di antara kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi tersebut penting karena agenda keuangan mencakup beberapa bidang sekaligus. Perluasan layanan, peningkatan pemahaman, serta akses pembiayaan tidak selalu ditangani oleh satu instansi. Melalui kerja bersama, pemerintah dapat menyelaraskan program agar tujuan kesejahteraan keuangan mendapat perhatian yang konsisten.
Bagi keluarga dan pelaku UMKM, arah kebijakan ini menekankan bahwa layanan keuangan seharusnya relevan dengan kebutuhan nyata. Akses pembiayaan yang lebih terjangkau menjadi salah satu sasaran, sedangkan literasi membantu masyarakat menilai pilihan yang tersedia. Tujuan akhirnya adalah manfaat yang lebih besar bagi kondisi keuangan mereka.
Susunan pimpinan dan dasar pembentukan DNKK
Airlangga menyebut pembentukan DNKK berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Dalam susunan kepemimpinan, Prabowo menjabat sebagai Ketua DNKK, sementara Airlangga menjadi Ketua Harian.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Wakil Ketua. Adapun Wakil Ketua Harian terdiri atas Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Keanggotaan dewan juga melibatkan sejumlah menteri terkait. Susunan ini menempatkan unsur pemerintah dan lembaga keuangan dalam satu wadah koordinasi. Dengan keterlibatan lintas sektor, DNKK diharapkan dapat menghubungkan agenda kebijakan yang berkaitan dengan layanan dan kesejahteraan keuangan.
Perhatian beralih dari sekadar memiliki rekening
Pembentukan DNKK menandai kelanjutan sekaligus transformasi dari DNKI. Pemerintah tetap mendorong inklusi, tetapi kini menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas: akses harus disertai pemahaman dan diarahkan pada kesejahteraan keuangan keluarga.
Ukuran kemajuan karena itu tidak cukup dilihat dari banyaknya masyarakat yang memiliki rekening. Pemerintah juga perlu mendorong penggunaan produk secara sesuai dan membuka akses pembiayaan yang lebih terjangkau bagi kelompok sasaran, termasuk UMKM.
DNKK membawa agenda tersebut ke tingkat koordinasi nasional, dengan Presiden sebagai ketua dan sejumlah pejabat sebagai pimpinan serta anggota. Arah yang diumumkan mencakup akses, literasi, inklusi, pembiayaan, dan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan berbagai agenda itu akan menentukan seberapa jauh manfaat layanan keuangan dirasakan masyarakat.
