JayaPurnama.com – Jakarta, rencana Kementerian Koperasi menyalurkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui koperasi menuai kritik dari kalangan ekonom. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi ekonomi baru tanpa memberikan manfaat tambahan bagi perekonomian.
Ekonom Senior sekaligus Guru Besar Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai sistem penyaluran gaji ASN yang berjalan saat ini sudah berfungsi dengan baik. Karena itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah mengubah mekanisme tersebut melalui koperasi.
Dalam keterangannya kepada Bloomberg Technoz pada Jumat (9/10/2026), Wijayanto menyebut rencana itu berisiko mengganggu tatanan yang sudah berjalan. Ia juga menyoroti kemungkinan hilangnya efisiensi ekonomi akibat perubahan mekanisme penyaluran gaji.
Menurut Wijayanto, kebijakan tersebut tidak memberikan nilai tambah ekonomi yang jelas. Sebaliknya, perubahan sistem justru berpotensi menciptakan biaya tambahan dan mengurangi efisiensi dalam aktivitas ekonomi.
Perdebatan ini berkaitan dengan konsep ekonomi yang dikenal sebagai dead weight loss atau kehilangan efisiensi ekonomi. Konsep tersebut menjelaskan kerugian kesejahteraan yang muncul ketika suatu kebijakan atau distorsi pasar membuat alokasi sumber daya menjauh dari kondisi optimal.
Ekonom Pertanyakan Manfaat Penyaluran Gaji ASN Lewat Koperasi
Wijayanto menilai rencana penyaluran gaji melalui koperasi perlu memiliki alasan ekonomi yang kuat. Tanpa manfaat tambahan yang terukur, perubahan mekanisme pembayaran berisiko menambah tahapan administrasi yang sebenarnya tidak diperlukan.
Ia menyampaikan kritik tegas terhadap rencana tersebut. Dalam keterangannya kepada Bloomberg Technoz, ia mengatakan, “Ini kebijakan yang sangat buruk dan mendisrupsi tatanan yang sudah baik. Justru langkah ini menghilangkan nilai tambah ekonomi; para ekonom menyebutnya dead weight loss,” ujarnya pada Jumat (9/10/2026).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar pemilihan lembaga penyalur gaji. Lebih jauh, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan manfaat, biaya, serta dampaknya terhadap sistem pembayaran yang sudah tersedia.
Selain itu, setiap perubahan mekanisme pembayaran gaji membutuhkan pertimbangan mengenai efisiensi operasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem baru benar-benar memberikan keuntungan bagi ASN maupun perekonomian secara keseluruhan.
Namun, bahan informasi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci rancangan teknis penyaluran gaji tersebut. Informasi mengenai biaya administrasi, mekanisme transaksi, serta manfaat langsung bagi anggota koperasi juga belum tersedia dalam keterangan yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Mengenal Dead Weight Loss dalam Ekonomi
Dead weight loss merupakan istilah ekonomi untuk menggambarkan hilangnya surplus atau kesejahteraan ekonomi akibat alokasi sumber daya yang tidak efisien. Kondisi ini dapat muncul ketika intervensi atau distorsi pasar menghambat transaksi yang sebenarnya menguntungkan bagi pihak-pihak terkait.
Dalam kondisi pasar yang efisien, transaksi berlangsung pada tingkat yang memberikan manfaat optimal bagi konsumen dan produsen. Sebaliknya, distorsi dapat membuat jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan lebih sedikit atau lebih banyak daripada tingkat yang optimal.
Misalnya, pajak tertentu dapat meningkatkan harga yang harus dibayar konsumen sekaligus mengurangi pendapatan bersih yang diterima produsen. Jika perubahan tersebut menghilangkan transaksi yang sebelumnya menguntungkan kedua pihak, pasar dapat mengalami kehilangan kesejahteraan ekonomi.
Selain pajak, berbagai hambatan transaksi dan kebijakan yang menambah biaya tanpa menghasilkan manfaat sebanding juga dapat menurunkan efisiensi. Meski begitu, dampak setiap kebijakan bergantung pada desain, biaya pelaksanaan, serta manfaat yang dihasilkan.
Karena itu, penilaian terhadap rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi membutuhkan data yang memadai. Pemerintah perlu membandingkan biaya sistem yang berlaku saat ini dengan biaya mekanisme baru sebelum menarik kesimpulan mengenai dampak ekonominya.
Efisiensi dan Biaya Menjadi Pertimbangan Utama
Dalam merancang kebijakan publik, pemerintah perlu mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya. Perubahan sistem tidak cukup hanya memiliki tujuan kelembagaan, tetapi juga harus menunjukkan manfaat yang sebanding dengan biaya pelaksanaannya.
Jika mekanisme baru menambah proses administrasi, pemerintah perlu menghitung apakah tambahan proses tersebut memberikan keuntungan yang nyata. Sebaliknya, apabila koperasi mampu menghadirkan layanan tambahan yang bernilai, pemerintah perlu mengukur manfaatnya secara objektif.
Selain itu, transparansi biaya menjadi faktor penting. Informasi mengenai biaya transaksi, pembagian tanggung jawab, pengelolaan dana, dan perlindungan hak penerima gaji dapat membantu para pemangku kepentingan menilai kelayakan kebijakan.
Bagi ASN, kepastian penerimaan gaji tepat waktu juga menjadi pertimbangan penting. Setiap perubahan mekanisme perlu menjaga keandalan pembayaran agar tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga maupun kewajiban keuangan para pegawai.
Di sisi lain, penilaian yang menyeluruh perlu membedakan antara tujuan memperkuat koperasi dan efektivitas penggunaan koperasi sebagai saluran pembayaran gaji. Kedua hal tersebut tidak otomatis memiliki hasil ekonomi yang sama.
Pemerintah Perlu Menjelaskan Dasar Kebijakan
Kritik Wijayanto menempatkan manfaat ekonomi sebagai salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi rencana tersebut. Pemerintah perlu menjelaskan alasan perubahan mekanisme sekaligus menunjukkan bagaimana kebijakan itu dapat meningkatkan efisiensi.
Selanjutnya, kajian yang transparan dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi kebijakan. Kajian tersebut idealnya mencakup perbandingan biaya, potensi manfaat bagi koperasi, risiko operasional, serta dampaknya terhadap ASN dan lembaga yang terlibat.
Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban apabila koperasi menjalankan fungsi penyaluran gaji. Kejelasan mengenai aspek tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah munculnya beban tambahan yang tidak memberikan manfaat sepadan.
Meski demikian, informasi yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan besaran kerugian ekonomi yang mungkin muncul. Pernyataan Wijayanto merupakan kritik terhadap potensi dampak kebijakan, sedangkan pengukuran dampak aktual membutuhkan rincian desain dan data pelaksanaan.
Pada akhirnya, rencana penyaluran gaji ASN melalui koperasi perlu melalui penilaian yang berbasis data. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan sistem menghasilkan manfaat yang terukur, menjaga kelancaran pembayaran, dan tidak menambah inefisiensi bagi masyarakat.
