Jayapurnama.com – Jakarta, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan bahwa penyaluran kredit Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk program pemerintah berisiko memicu kredit macet.
Dony menegaskan, kredit yang paling aman justru merupakan pinjaman yang memperoleh jaminan dari negara. Pernyataan itu ia sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).
Menurut Dony, perbankan tidak perlu khawatir terhadap risiko gagal bayar karena pinjaman tersebut dijamin negara. Ia juga menekankan bahwa Himbara tetap menyalurkan kredit dengan pertimbangan bisnis yang normal.
Dony Sebut Kredit Dijamin Negara Paling Aman
Dony menjelaskan bahwa jaminan negara menjadi faktor utama yang membuat kredit tersebut relatif aman bagi bank. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya kredit macet sangat kecil ketika pinjaman memperoleh jaminan langsung dari negara.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi nggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara,” kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Dari sisi bank, skema tersebut memberikan kepastian terhadap pengembalian pinjaman. Karena itu, Dony membantah persepsi bahwa penugasan kepada Himbara otomatis membuat bank menanggung risiko kredit yang lebih besar.
Himbara Disebut Tidak Mendanai Program Pemerintah
Pada kesempatan yang sama, Dony menyatakan Himbara tidak secara langsung mendanai program pemerintah. Ia mengatakan, pola pembiayaan yang digunakan adalah business to business (B2B).
“Ya, kita hanya memberikan kalau itu kredit ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” ujar Dony.
Dengan skema tersebut, penyaluran kredit tetap mengikuti mekanisme pembiayaan perbankan. Artinya, bank memberikan pinjaman berdasarkan ketentuan kredit yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya program pemerintah.
Pinjaman Agrinas untuk Pembiayaan KDKMP
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengajukan pinjaman kepada Himbara. Dony menyebut pinjaman tersebut mendapatkan jaminan dari negara.
Agrinas Pangan Nusantara sebelumnya memperoleh kucuran dana Rp240 triliun dari Himbara. Dana itu digunakan untuk membiayai Koperasi Desa Kemitraan Mandiri Pangan (KDKMP) atau Kopdes.
Pinjaman tersebut memiliki nilai angsuran Rp40 triliun per tahun selama enam tahun. Pembayaran angsuran pertama kepada Himbara dijadwalkan berlangsung pada September 2026.
Skema pembayaran cicilan akan dilakukan setelah memperoleh verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sementara itu, KDKMP dikabarkan mendapatkan fasilitas kredit dari bank Himbara dengan model pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap gerai.
Pernyataan Dony menegaskan bahwa pemerintah memandang jaminan negara sebagai unsur penting dalam menjaga keamanan kredit. Di sisi lain, penyaluran pinjaman tetap dikaitkan dengan mekanisme bisnis dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
