Daftar Isi 5 bagian
JayaPurnama.com – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti pembangunan halte Transjabodetabek di Kota Bekasi, Jawa Barat, yang hingga kini belum terealisasi. Ia bahkan berkelakar bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa turun tangan membangun fasilitas tersebut jika Pemerintah Kota Bekasi belum juga mengambil langkah.
Pramono menyampaikan pernyataan itu saat menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi mengenai pengelolaan sampah terpadu Bantargebang, Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung keluhan masyarakat yang menggunakan layanan Transjabodetabek, terutama warga Bekasi yang menantikan fasilitas halte.
Menurut Pramono, jumlah penumpang Transjabodetabek terus menunjukkan perkembangan, termasuk pada rute yang menghubungkan Jakarta dengan Bekasi. Namun, pertumbuhan pengguna transportasi umum perlu berjalan beriringan dengan penyediaan sarana yang memadai. Karena itu, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi penting agar konektivitas transportasi semakin baik.
Pramono Singgung Halte Transjabodetabek Bekasi
Pramono mengungkapkan bahwa pengguna Transjabodetabek mempertanyakan alasan pembangunan halte di Bekasi belum berjalan. Keluhan tersebut menjadi salah satu persoalan yang ia soroti ketika membahas perkembangan layanan transportasi lintas wilayah.
“Ada pertanyaan dari para pengguna, terutama dari warga Bekasi, ‘Kenapa haltenya enggak dibangun-bangun?’ begitu,” kata Pramono, Senin (26/10/2026).
Ia kemudian melontarkan candaan bahwa Pemprov DKI Jakarta dapat membangun halte tersebut apabila pemerintah kota setempat belum merealisasikannya. Meski terdengar ringan, pernyataan itu juga menyoroti perlunya kejelasan koordinasi dalam penyediaan fasilitas transportasi umum di wilayah yang berbatasan.
Namun, Pramono mengakui adanya persoalan kewenangan yang perlu diperhatikan. Lokasi halte berada di Kota Bekasi, yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Pemprov DKI Jakarta memiliki kewenangan pemerintahan di wilayah Jakarta.
“Sebab kalau haltenya enggak dibangun, nanti kami yang bangunin, nanti salah malahan. Tetapi kalau enggak dibangun, nanti kami yang bangunin enggak apa-apa juga,” ujar Pramono.
Pernyataan tersebut tidak serta-merta berarti Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk membangun halte di Bekasi. Sebaliknya, Pramono menekankan pentingnya komunikasi antara kedua pemerintah daerah agar kebutuhan pengguna transportasi umum mendapat perhatian tanpa mengabaikan pembagian kewenangan.
Penumpang Transjabodetabek Bekasi Capai 5.000 Orang
Pramono juga memaparkan gambaran jumlah penumpang Transjabodetabek pada rute Bekasi. Menurut dia, layanan tersebut saat ini melayani sekitar 4.000 hingga 5.000 penumpang setiap hari.
Jumlah itu masih berada di bawah rute menuju Bogor. Pramono menyebut layanan Transjabodetabek menuju wilayah tersebut melayani sekitar 8.000 hingga 10.000 penumpang per hari.
“Bogor itu harian antara 8.000 sampai 10.000 (penumpang per hari), Bekasi antara 4.000–5.000,” kata Pramono.
Perbandingan tersebut memperlihatkan besarnya penggunaan layanan Transjabodetabek pada kedua rute. Meski demikian, angka itu tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh penyebab perbedaan jumlah penumpang. Ketersediaan fasilitas, akses menuju halte, kebutuhan perjalanan, serta kemudahan perpindahan moda merupakan sejumlah aspek yang relevan dalam menilai layanan transportasi lintas daerah.
Karena itu, pembangunan halte yang sesuai kebutuhan dapat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kenyamanan perjalanan. Penumpang memerlukan titik naik dan turun yang mudah dijangkau agar perjalanan dengan transportasi umum terasa lebih praktis.
Koordinasi Antardaerah Jadi Kunci Konektivitas
Pramono menilai Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi perlu memperkuat koordinasi untuk melengkapi sarana transportasi umum. Kerja sama tersebut penting karena perjalanan masyarakat tidak selalu berhenti di batas administrasi suatu daerah.
Banyak warga melakukan perjalanan lintas wilayah untuk bekerja, belajar, atau menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh sebab itu, layanan transportasi yang terhubung dengan baik dapat membantu masyarakat berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain secara lebih efisien.
Selain penyediaan halte, koordinasi juga dapat membantu pemerintah daerah menyelaraskan kebutuhan layanan dan pengembangan fasilitas. Namun, setiap rencana tetap memerlukan pembahasan lebih lanjut agar pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Pramono berharap peningkatan konektivitas dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Jika layanan semakin mudah diakses dan nyaman, masyarakat memiliki lebih banyak alasan untuk mempertimbangkan bus sebagai pilihan perjalanan sehari-hari.
Peringkat Transportasi Umum Jakarta Meningkat
Dalam kesempatan yang sama, Pramono menyinggung perkembangan transportasi umum di Jakarta. Ia menyebut posisi Jakarta dalam pemeringkatan transportasi umum dunia naik dari peringkat ke-17 pada tahun sebelumnya menjadi peringkat ke-15.
Menurut Pramono, perkembangan tersebut menunjukkan kemajuan layanan transportasi di ibu kota. Meski begitu, peningkatan peringkat perlu berjalan bersama perbaikan yang dirasakan langsung oleh penumpang, termasuk akses menuju halte dan konektivitas dengan wilayah penyangga.
Bekasi menjadi salah satu wilayah yang relevan dalam upaya tersebut karena masyarakat kedua daerah memiliki kebutuhan perjalanan lintas batas. Dengan demikian, pembahasan mengenai halte Transjabodetabek tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan transportasi.
Pramono berharap kerja sama Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dapat berkembang melampaui pengelolaan sampah terpadu Bantargebang. Ia menginginkan hubungan antardaerah turut mendukung peningkatan pelayanan publik, termasuk transportasi umum yang menghubungkan Jakarta dan Bekasi.
Hingga pernyataan tersebut disampaikan, bahan informasi ini belum memuat kepastian mengenai jadwal pembangunan halte maupun pembagian tanggung jawab teknis antara kedua pemerintah daerah. Karena itu, realisasi pembangunan masih memerlukan kejelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Pembangunan Halte Dinantikan Pengguna
Bagi pengguna Transjabodetabek, ketersediaan halte merupakan bagian penting dari perjalanan. Fasilitas yang memadai dapat membantu penumpang menunggu bus dengan lebih nyaman sekaligus mempermudah akses menuju layanan transportasi.
Di sisi lain, pembangunan fasilitas di wilayah lintas pemerintahan membutuhkan koordinasi agar kebijakan dan pelaksanaannya berjalan selaras. Pemerintah perlu memperjelas peran setiap pihak sehingga kebutuhan masyarakat tidak terhambat oleh ketidakjelasan tanggung jawab.
Pernyataan Pramono membuka perhatian terhadap persoalan tersebut, tetapi masyarakat masih memerlukan tindak lanjut konkret. Kejelasan rencana, jadwal pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab akan menjadi informasi penting bagi pengguna yang menantikan halte Transjabodetabek di Bekasi.
Pada akhirnya, peningkatan jumlah penumpang perlu diimbangi dengan fasilitas dan konektivitas yang mendukung. Kerja sama yang kuat antara Jakarta dan Bekasi diharapkan dapat membantu menghadirkan layanan transportasi umum yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat kedua wilayah.
