Jayapurnama.com – Perpres ojol 2026 membawa harapan baru bagi pengemudi, tetapi belum menghapus kekhawatiran mereka soal pendapatan. Aturan yang membatasi potongan aplikator maksimal 8 persen itu dinilai perlu terasa langsung dalam penghasilan harian, bukan sekadar tertulis dalam regulasi.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Kamis, 8 Oktober 2026. Aturan tersebut juga mencakup perlindungan sosial pengemudi serta layanan pengantaran barang dan makanan. Namun, sejumlah pengemudi masih menunggu penjelasan dan pelaksanaan yang lebih jelas.
Perpres ojol 2026 dinanti dampaknya di lapangan
Fajar Hajiril, pengemudi Gojek yang lebih sering membawa penumpang, menyambut baik kebijakan tersebut. Meski begitu, ia menilai keberhasilan aturan bergantung pada pelaksanaan nyata. Menurutnya, usulan perlindungan dan pembatasan potongan tidak cukup jika pengemudi tidak merasakan perubahan.
Fajar menyebut penghasilannya selama menjadi pengemudi ojek online belum mencukupi. Ia menilai sistem aplikasi di pusat turut menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga upaya pengemudi di jalan tidak selalu menghasilkan pemasukan yang memadai.
“Sebagus apa pun saya narik, tetap saja rasanya kurang,” kata Fajar. Karena itu, ia berharap aturan baru benar-benar memperbaiki keadaan pengemudi, bukan hanya memberi janji perubahan.
Batas potongan bisa kehilangan manfaat jika tarif turun
Salah satu poin yang mendapat perhatian pengemudi ialah pembatasan potongan aplikator maksimal 8 persen. Bagi Fajar, kebijakan itu berpotensi membantu. Namun, ia khawatir manfaatnya akan terasa kecil apabila ongkos perjalanan untuk penumpang ikut turun.
Ia mengingat kondisi ketika ongkos penumpang sempat naik, sementara potongan yang dibebankan kepada pengemudi cukup besar. Menurut Fajar, nilai potongan saat itu bisa mencapai 25 hingga 35 persen. Sekarang, ia merasakan potongan lebih rendah, tetapi ongkos juga turun.
“Rasanya lumayan sama saja,” ujarnya. Kekhawatiran tersebut menunjukkan bahwa pengemudi melihat pendapatan sebagai hasil dari beberapa komponen, bukan besaran potongan semata. Jika perubahan satu komponen diikuti penyesuaian lain, pendapatan bersih yang diterima belum tentu bertambah.
Karena itu, batas 8 persen akan menjadi tolok ukur penting bagi pengemudi. Mereka menanti kejelasan tentang penerapan aturan pada transaksi sehari-hari. Bagi Fajar, ukuran akhirnya tetap sederhana: apakah uang yang dibawa pulang setelah bekerja meningkat atau tidak.
Perlindungan sosial juga menjadi perhatian
Selain pendapatan, Fajar menyoroti perlindungan bagi pengemudi. Ia berharap pemerintah mendorong kepesertaan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan agar manfaatnya dapat dinikmati lebih merata.
Menurut Fajar, selama ini banyak pengemudi hanya terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Ia menjelaskan, klaim dari perlindungan tersebut berkaitan dengan risiko seperti kecelakaan fatal yang menyebabkan cacat atau kematian.
Sementara itu, JHT dapat menjadi bekal untuk masa tua. Namun, Fajar mengatakan program itu baru dinikmati sebagian kecil pengemudi. Ia berharap pemerintah menekan Gojek agar kepesertaan JHT menjangkau seluruh pengemudi, bukan hanya kelompok tertentu.
Harapan tersebut menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian penting dari pembahasan Perpres. Aturan ini memuat kewajiban perlindungan sosial, tetapi pengemudi masih ingin mengetahui bentuk manfaat yang akan mereka terima. Bagi mereka, kepastian mengenai cakupan perlindungan sama pentingnya dengan batas potongan aplikasi.
Pengantar makanan dan barang masih menunggu kejelasan
Perpres tersebut juga mengatur layanan pengantaran barang dan makanan. Namun, informasi yang diterima Hasta Mutiara Ardinda, pengemudi ShopeeFood yang kerap mengantar barang dan makanan, baru sebatas kabar dari media sosial.
Hasta mengaku mengetahui bahwa layanan yang ia jalankan termasuk dalam cakupan aturan. Meski demikian, ia belum memperoleh keterangan lebih lanjut mengenai penerapannya. “Udah, cuma belum ada kejelasan lebih lanjutnya,” kata Ardin.
Situasi itu memperlihatkan bahwa kelompok pengemudi dengan jenis layanan berbeda sama-sama menunggu penjelasan praktis. Pengemudi penumpang menyoroti hubungan antara potongan, tarif, dan pendapatan. Sementara itu, pengantar makanan dan barang masih ingin mengetahui bagaimana aturan berlaku pada pekerjaannya.
Pelaksanaan menentukan kepercayaan pengemudi
Perpres ini memuat beberapa hal yang langsung berkaitan dengan keseharian pengemudi: potongan aplikator, perlindungan sosial, serta layanan antar barang dan makanan. Akan tetapi, rincian yang dipahami pengemudi masih beragam. Sebagian sudah menaruh harapan pada perubahan, sedangkan sebagian lainnya belum mendapat penjelasan yang cukup.
Di sisi lain, GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengumumkan penyaluran Bonus Hari Raya tahun ini bagi mitra pengemudi dengan kinerja baik. Informasi itu menjadi kabar tersendiri bagi mitra, tetapi tidak menggantikan tuntutan mengenai pendapatan rutin dan perlindungan sosial yang menjadi perhatian Fajar.
Dengan demikian, tantangan berikutnya terletak pada pelaksanaan aturan dan komunikasi kepada pengemudi. Mereka perlu melihat bagaimana batas potongan diterapkan, bagaimana perlindungan sosial tersedia, serta bagaimana aturan menjangkau layanan pengantaran. Tanpa kejelasan itu, manfaat Perpres berisiko sulit diukur dari pengalaman kerja sehari-hari.
Bagi Fajar dan Hasta, penerbitan aturan menjadi awal, bukan akhir dari persoalan. Mereka menyambut kebijakan tersebut, tetapi tetap menunggu bukti yang dapat dirasakan. Perubahan pendapatan dan kepastian perlindungan akan menjadi penentu apakah harapan pengemudi benar-benar terjawab.
