Jayapurnama.com – Jakarta, Danantara Indonesia belum memiliki kewajiban untuk menyerahkan dividen sebesar Rp 120 triliun ke kas negara hingga 30 September 2026. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menyatakan bahwa keputusan mengenai penyerahan dana tersebut berada di tangan pemerintah.
Namun, Dony menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kewajiban setoran tersebut. Danantara masih mengerjakan berbagai proyek yang membutuhkan dukungan pendanaan, termasuk pengembangan industri hilirisasi.
Selain itu, Danantara berencana memanfaatkan keuntungan yang diperoleh untuk mendukung pembangunan proyek dan membuka lapangan kerja. Pernyataan ini muncul di tengah pembahasan mengenai rencana kontribusi Rp 120 triliun dari Danantara untuk menambah cadangan anggaran pemerintah.
Danantara Belum Wajib Menyetor Dividen Rp 120 Triliun
Dony Oskaria menyampaikan pernyataan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan terkait penyerahan dana tersebut.
Menurut Dony, hingga saat ini belum ada kewajiban bagi Danantara untuk menyetorkan dana sebesar Rp 120 triliun ke kas negara. Ia juga menyampaikan keraguan bahwa setoran tersebut akan menjadi kewajiban dalam kondisi saat ini.
Karena itu, rencana setoran tersebut belum dapat dianggap sebagai kewajiban yang sudah berlaku. Keputusan pemerintah akan menentukan bagaimana kontribusi keuntungan Danantara terhadap keuangan negara berjalan selanjutnya.
Di sisi lain, Danantara masih menjalankan agenda pembangunan berbagai proyek. Kebutuhan pendanaan untuk mendukung agenda tersebut menjadi salah satu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan keuntungan perusahaan.
Keuntungan Danantara untuk Proyek Hilirisasi
Dony menjelaskan bahwa Danantara ingin menggunakan keuntungan yang diperoleh untuk membiayai berbagai proyek pengembangan. Salah satu fokusnya adalah hilirisasi yang diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja.
Hilirisasi merupakan upaya meningkatkan nilai tambah bahan mentah melalui proses pengolahan lebih lanjut. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ekonomi tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah, tetapi juga dapat berkembang melalui proses produksi lanjutan.
Selain itu, pengembangan proyek hilirisasi membutuhkan perencanaan dan dukungan pendanaan. Danantara melihat keuntungan yang diperoleh sebagai salah satu sumber untuk menunjang pelaksanaan berbagai proyek tersebut.
Dony menegaskan bahwa Danantara memiliki banyak proyek yang ingin dibangun. Ia mengaitkan pengembangan proyek tersebut dengan upaya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Meski begitu, pernyataan tersebut tidak menetapkan jumlah keuntungan yang akan dialokasikan untuk setiap proyek. Dony juga tidak merinci nilai pendanaan yang akan digunakan khusus untuk hilirisasi.
Asal Rencana Setoran Rp 120 Triliun ke Kas Negara
Rencana setoran Rp 120 triliun sebelumnya disampaikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Ia menyebut dana tersebut akan berasal dari sebagian keuntungan Danantara.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah ingin menggunakan kontribusi tersebut sebagai tambahan cadangan anggaran. Namun, ia belum memastikan apakah penyerahan dana itu akan berbentuk dividen atau mekanisme lainnya.
Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis, 3 September 2026, Purbaya juga membahas respons Danantara terhadap rencana tersebut.
Menurut Purbaya, pihak Danantara menyatakan belum mengetahui rencana setoran itu. Ia kemudian menegaskan bahwa kontribusi tersebut merupakan janji Danantara kepada Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menyebut Rosan sebagai pihak yang menjanjikan kontribusi tersebut kepada Presiden. Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai bentuk penyerahan dana yang akan digunakan untuk memenuhi rencana tersebut.
Perbedaan Pandangan soal Kontribusi Danantara
Pernyataan Dony dan penjelasan Purbaya menunjukkan adanya perbedaan penekanan dalam pembahasan setoran Rp 120 triliun. Dony menyoroti belum adanya kewajiban setoran, sedangkan Purbaya sebelumnya menekankan janji kontribusi kepada Presiden.
Perbedaan tersebut membuat status rencana setoran menjadi perhatian dalam pembahasan pengelolaan keuntungan Danantara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan terkait kontribusi tersebut, sementara Danantara juga menjalankan berbagai agenda investasi dan pembangunan.
Namun, kedua pernyataan itu tidak memberikan kepastian mengenai jadwal penyerahan dana. Bentuk kontribusi, mekanisme pembayaran, serta waktu pelaksanaannya juga belum memperoleh penjelasan yang pasti dalam keterangan tersebut.
Selain itu, pergantian Menteri Keuangan menjadi bagian dari perkembangan terbaru. Posisi Purbaya Yudhi Sadewa telah digantikan oleh Suahasil Nazara sejak 14 September 2026.
Dengan demikian, perkembangan kebijakan pemerintah berikutnya akan menjadi hal penting untuk memahami kelanjutan rencana kontribusi tersebut. Kepastian mengenai mekanisme setoran juga diperlukan agar publik dapat membedakan antara rencana, komitmen, dan kewajiban yang telah berlaku.
Dampak Rencana Dividen terhadap Investasi dan Anggaran
Rencana kontribusi keuntungan Danantara berkaitan dengan dua kepentingan, yakni dukungan terhadap anggaran negara dan pendanaan proyek investasi. Pemerintah sebelumnya mengaitkan dana Rp 120 triliun dengan penambahan cadangan anggaran.
Sementara itu, Dony menekankan kebutuhan Danantara untuk mengembangkan proyek hilirisasi dan membuka lapangan kerja. Kedua tujuan tersebut menunjukkan pentingnya penentuan alokasi keuntungan yang jelas dalam pengelolaan investasi negara.
Jika pemerintah menetapkan mekanisme kontribusi, keputusan tersebut perlu memperjelas besaran dana, bentuk penyerahan, serta jadwal pelaksanaannya. Kejelasan itu juga dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara keuntungan investasi dan kebutuhan anggaran pemerintah.
Di sisi lain, penggunaan keuntungan untuk membiayai proyek juga berkaitan dengan kebutuhan pendanaan jangka panjang. Oleh karena itu, keputusan mengenai pembagian keuntungan perlu memperhatikan rencana investasi dan ketentuan yang berlaku.
Hingga 30 September 2026, Dony menyatakan belum ada kewajiban bagi Danantara untuk menyetor dividen Rp 120 triliun ke kas negara. Pemerintah masih memegang kewenangan untuk menentukan keputusan terkait kontribusi tersebut.
Kesimpulan
Danantara Indonesia belum wajib menyerahkan dividen Rp 120 triliun ke kas negara hingga akhir September 2026. Dony Oskaria menyatakan bahwa keputusan mengenai setoran berada di tangan pemerintah.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rencana kontribusi tersebut sebagai janji Danantara kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan bahwa dana itu akan berasal dari keuntungan Danantara untuk menambah cadangan anggaran pemerintah.
Namun, Danantara masih berencana menggunakan keuntungan untuk mendukung berbagai proyek, termasuk hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Kepastian mengenai bentuk kontribusi, jadwal setoran, dan keputusan pemerintah selanjutnya masih menjadi hal yang perlu diperhatikan.
