JayaPurnama.com – Jakarta, penerapan bioetanol dengan kandungan etanol tinggi perlu segera dipercepat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin. Guru Besar Universitas Pertamina Iman Kartolaksono Reksowardojo menilai langkah tersebut dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Iman mengatakan pengembangan bahan bakar berbasis bioetanol memiliki peluang besar untuk memanfaatkan komoditas pertanian dalam negeri. Namun, ketersediaan bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung masih menjadi tantangan utama bagi pengembangan industri tersebut.
Selain memperkuat pasokan energi, pengembangan bioetanol juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah dan pelaku industri perlu menyiapkan rantai pasok yang mampu mendukung penerapan bahan bakar dengan kandungan etanol lebih tinggi.
Bioetanol Dinilai Strategis Kurangi Impor Bensin
Iman menilai Indonesia perlu mempercepat penerapan bioetanol untuk mengurangi ketergantungan terhadap bensin impor. Menurut dia, pemanfaatan komoditas lokal dapat memberikan manfaat ganda bagi sektor energi dan pertanian.
“Penerapan bahan bakar bioetanol dengan kandungan etanol tinggi ini harus dipercepat untuk menghentikan ketergantungan impor bensin di Indonesia,” ujar Iman pekan lalu di Jakarta.
Namun, Iman menyoroti keterbatasan bahan baku sebagai salah satu kendala utama. Industri membutuhkan pasokan etanol yang cukup agar penggunaan campuran dengan kadar lebih tinggi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Bahan baku tersebut antara lain berasal dari tebu, singkong, dan jagung. Jika industri berkembang secara luas, sektor pertanian dapat memperoleh pasar tambahan. Selain itu, aktivitas produksi juga berpotensi menyerap tenaga kerja di berbagai daerah.
Uji Efisiensi Bioetanol dan Bensin Perlu Diperkuat
Selain persoalan bahan baku, Iman menilai pemerintah dan industri perlu melakukan uji komparasi secara komprehensif. Pengujian tersebut penting untuk membandingkan efisiensi bioetanol dengan bensin komersial yang saat ini beredar di pasar.
“Sekarang ini sudah saatnya diuji mana yang lebih efisien antara BBM bioetanol dan bensin yang dijual saat ini,” tegas Iman.
Pengujian juga perlu melihat tingkat emisi dari masing-masing bahan bakar. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai manfaat dan kesiapan penggunaan bioetanol dengan kadar etanol lebih tinggi.
Hasil pengujian tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk memperluas penerapan campuran bioetanol. Sementara itu, pemerintah dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menyusun tahapan implementasi yang sesuai dengan kondisi industri dan ketersediaan bahan baku.
Peta Jalan Bioetanol Menuju E10 hingga E50
Dorongan percepatan bioetanol sejalan dengan rencana pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menargetkan penerapan mandatori campuran bioetanol 10 persen atau E10 pada 2027.
Pemerintah kemudian menargetkan peningkatan campuran menjadi E20 pada rentang 2028 hingga 2029. Peta jalan tersebut juga mengarah pada pengembangan campuran hingga E50 dengan memanfaatkan komoditas lokal.
Saat ini, Pertamina memasarkan BBM berbasis campuran bioetanol 5 persen atau E5 melalui produk Pertamax Green. Pemerintah menargetkan penerapan E10 dapat berlangsung lebih luas sebelum Indonesia melangkah menuju kadar campuran yang lebih tinggi.
Tahapan tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin sekaligus memberikan waktu bagi industri dalam negeri untuk memperkuat kapasitas produksi. Selain itu, pengembangan bertahap dapat membantu memastikan kesiapan bahan baku dan infrastruktur pendukung.
Pemerintah Siapkan Ekosistem Industri Bioetanol
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap skema pembiayaan untuk mengembangkan industri bioetanol nasional. Skema tersebut akan melibatkan badan usaha milik negara, sektor swasta, dan masyarakat.
Pemerintah akan memastikan ketersediaan serta kepastian lahan dan legalitas kawasan. Di sisi lain, masyarakat akan didorong untuk ikut masuk dalam ekosistem usaha bioetanol sehingga manfaat pengembangan industri dapat tersebar lebih luas.
Amran menyampaikan hal tersebut setelah Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai provinsi di Indonesia di Jakarta, Senin (21/9). Program itu menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengembangan biofuel berbasis komoditas pertanian.
Menurut Amran, pengembangan etanol membutuhkan lahan sekitar 1 hingga 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan pabrik serta mendorong pengembangan industri secara masif di berbagai wilayah Indonesia.
Tantangan Bahan Baku Menjadi Perhatian Utama
Pengembangan bioetanol membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil. Karena itu, ketersediaan tebu, singkong, dan jagung menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan industri memenuhi kebutuhan etanol nasional.
Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pangan dan kebutuhan bahan baku energi. Perencanaan lahan dan produksi juga perlu memperhatikan keberlanjutan agar peningkatan produksi etanol tidak mengganggu pasokan komoditas untuk kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dapat membuka peluang ekonomi baru di daerah penghasil bahan baku. Petani dan pelaku usaha lokal berpotensi memperoleh pasar tambahan ketika industri bioetanol berkembang secara luas.
Dengan demikian, percepatan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan penggantian sebagian penggunaan bensin. Program tersebut juga berkaitan dengan penguatan industri, penciptaan lapangan kerja, pengembangan pertanian, dan upaya meningkatkan kemandirian energi nasional.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan seluruh unsur tersebut berkembang secara seimbang. Jika pasokan bahan baku, kesiapan industri, hasil pengujian, dan kebijakan mandatori dapat berjalan selaras, penerapan bioetanol berpotensi menjadi salah satu bagian penting dari strategi energi Indonesia.
