Jayapurnama.com – Jakarta, rencana pemberian insentif motor listrik pada 2026 belum memiliki kepastian final. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai besaran dan skema program tersebut.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pemerintah perlu menyesuaikan besaran bantuan dengan kemampuan fiskal. Karena itu, Kemenperin belum dapat memastikan pelaksanaan program sebelum Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Febri menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Agustus 2026 di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa Kemenperin akan menindaklanjuti aturan Kemenkeu setelah pemerintah menetapkan besaran serta mekanisme insentif.
Insentif Motor Listrik Masih Menunggu Aturan Kemenkeu
Pemerintah sebelumnya mewacanakan insentif motor listrik sebesar Rp5 juta untuk setiap unit. Namun, nominal tersebut kemudian mengarah menjadi Rp3 juta per unit.
Menurut Febri, Kemenperin masih menunggu keputusan Menteri Keuangan mengenai besaran bantuan tersebut. Setelah Kemenkeu menerbitkan PMK, Kemenperin akan menyiapkan aturan teknis melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).
Dengan demikian, konsumen belum dapat menjadikan angka Rp3 juta sebagai ketentuan final. Pemerintah masih harus menyelesaikan tahapan regulasi sebelum program berjalan dengan mekanisme yang pasti.
Sementara itu, besaran Rp3 juta juga lebih rendah dibandingkan program subsidi motor listrik pada 2023-2024. Pada periode tersebut, pemerintah memberikan dukungan hingga Rp7 juta per unit.
Besaran Bantuan Motor Listrik Turun Menjadi Rp3 Juta
Perubahan nominal bantuan menjadi Rp3 juta membuat nilai insentif lebih kecil dibandingkan program sebelumnya. Meski begitu, Kemenperin tetap melihat peluang program tersebut untuk mendorong permintaan kendaraan listrik.
Pengalaman program sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak memanfaatkan insentif ketika pemerintah memberikan persyaratan penerima yang lebih longgar. Faktor tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat potensi penyerapan program berikutnya.
Selain itu, perkembangan harga bahan bakar minyak (BBM) juga dapat memengaruhi minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Kenaikan biaya penggunaan kendaraan konvensional dapat membuat sebagian konsumen mempertimbangkan alternatif dengan biaya operasional berbeda.
Namun, keputusan mengenai besaran dan mekanisme bantuan tetap berada pada tahapan regulasi. Kemenperin akan mengikuti ketetapan Kemenkeu sebelum menerapkan aturan teknis untuk industri dan konsumen.
Anggaran Insentif Motor Listrik Capai Rp3 Triliun
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk program tersebut. Jika pemerintah menggunakan asumsi bantuan Rp3 juta per unit, anggaran itu secara matematis setara dengan dukungan bagi hingga 1 juta unit motor listrik.
Meski demikian, kapasitas anggaran tidak otomatis membuat penyaluran mencapai angka tersebut. Penyerapan program juga bergantung pada kemampuan produksi motor listrik nasional dan kondisi permintaan masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memperkirakan realisasi penyaluran pada 2026 dapat berada jauh di bawah target. Salah satu pertimbangannya adalah kapasitas produksi motor listrik nasional yang belum mencapai 1 juta unit.
Karena itu, angka 1 juta unit lebih tepat dilihat sebagai batas matematis berdasarkan asumsi anggaran dan nominal bantuan. Realisasi akhirnya tetap bergantung pada ketentuan program serta kemampuan industri memenuhi kebutuhan pasar.
Kemenperin Siapkan Aturan Teknis Setelah PMK Terbit
Tahapan berikutnya menunggu Kemenkeu menetapkan besaran dan skema insentif melalui PMK. Setelah aturan tersebut terbit, Kemenperin akan menyusun ketentuan teknis melalui Permenperin.
Selanjutnya, aturan teknis tersebut akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program di sektor industri. Kemenperin juga akan menyesuaikan pelaksanaannya dengan keputusan pemerintah mengenai kemampuan fiskal.
Di sisi lain, konsumen yang berencana membeli motor listrik pada 2026 masih perlu menunggu kepastian regulasi. Nominal Rp3 juta memang menjadi angka yang berkembang, tetapi pemerintah belum menetapkannya sebagai ketentuan final.
Dengan demikian, calon pembeli sebaiknya tidak menganggap insentif tersebut sudah pasti tersedia sebelum PMK dan aturan teknis Kemenperin terbit. Kepastian mengenai nilai bantuan, skema penyaluran, serta ketentuan penerima masih menunggu keputusan pemerintah.
Kepastian Insentif Masih Menjadi Penentu
Rencana insentif motor listrik tetap menjadi salah satu perhatian bagi industri kendaraan listrik dan calon konsumen. Penurunan nominal dari wacana Rp5 juta menjadi Rp3 juta membuat nilai dukungan pemerintah lebih rendah dibandingkan program 2023-2024.
Meski begitu, Kemenperin menilai insentif tetap dapat membantu meningkatkan permintaan. Terlebih lagi, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kemudahan persyaratan dapat memengaruhi tingkat pemanfaatan bantuan oleh masyarakat.
Pada akhirnya, kepastian program bergantung pada regulasi Kemenkeu. Setelah pemerintah menetapkan besaran dan skema melalui PMK, Kemenperin baru dapat menerbitkan aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Untuk saat ini, konsumen dan pelaku industri masih harus menunggu keputusan tersebut. Pemerintah juga perlu menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan fiskal dan kapasitas produksi motor listrik nasional.
