JayaPurnama.com – Denpasar, Bali, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali yang baru, I Gusti Putu Milawati, berkomitmen memperkuat sinergi antarpihak dan meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ia juga menaruh perhatian pada pemerataan akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Milawati menyampaikan komitmen tersebut dalam acara pisah sambut Kepala Kanwil Kemenkum Bali di Denpasar, Senin (12/10/2026). Ia menggantikan Eem Nurmanah yang sebelumnya memimpin instansi tersebut.
Dalam keterangannya pada Selasa (13/10/2026), Milawati mengajak seluruh pegawai melanjutkan capaian positif dari kepemimpinan sebelumnya. Selain itu, ia mendorong jajaran Kanwil Kemenkum Bali untuk menghadapi tantangan pelayanan dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab.
I Gusti Putu Milawati Fokus Memperkuat Layanan Hukum Bali
Milawati menegaskan pentingnya kebersamaan dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang hukum. Menurutnya, sinergi seluruh jajaran menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, saya berharap kita dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergi, dan bersama-sama memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan pelayanan hukum kepada masyarakat di Provinsi Bali,” kata Milawati dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa.
Karena itu, kepemimpinan baru tersebut menghadapi pekerjaan berkelanjutan untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum yang mudah dijangkau. Salah satu perhatian utamanya ialah mengoptimalkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan.
Melalui penguatan layanan tersebut, Kanwil Kemenkum Bali berupaya memperluas akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, dan bantuan hukum. Selain itu, pemerataan kualitas pelayanan menjadi perhatian agar masyarakat di berbagai wilayah memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk mengakses keadilan.
Sebanyak 717 Posbankum Telah Terbentuk di Bali
Data Kanwil Kemenkum Bali pada Juli 2026 mencatat pembentukan 717 Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Bali. Sebanyak 2.797 paralegal penggerak mendukung keberadaan layanan tersebut.
Posbankum berperan sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum. Selain itu, layanan ini mendukung penyelesaian persoalan tertentu melalui perdamaian di luar pengadilan serta membantu masyarakat mengakses bantuan hukum sesuai kebutuhan.
Hingga 11 Juli 2026, Posbankum di Bali mencatat 2.625 laporan layanan. Angka tersebut mencakup beberapa jenis pelayanan yang membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum.
Rincian laporan layanan Posbankum di Bali meliputi:
- 1.670 layanan konsultasi dan informasi hukum.
- 798 layanan perdamaian di luar pengadilan.
- 147 layanan bantuan hukum dan advokasi.
- 10 layanan rujukan advokat.
Data tersebut menunjukkan bahwa konsultasi dan informasi hukum menjadi jenis layanan dengan jumlah laporan terbanyak. Sementara itu, layanan perdamaian di luar pengadilan juga mencatat ratusan laporan dalam periode yang sama.
Meskipun jumlah Posbankum telah mencapai ratusan unit, keberadaan layanan saja belum cukup. Pengelola perlu menjaga mutu pelayanan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang tepat dan memahami langkah yang sesuai ketika menghadapi persoalan hukum.
Peningkatan Kapasitas Paralegal Menjadi Tantangan
Selain memperluas jangkauan layanan, Kanwil Kemenkum Bali perlu meningkatkan kapasitas paralegal yang mendukung operasional Posbankum. Kemampuan paralegal berperan penting dalam membantu masyarakat memahami persoalan hukum dan menentukan akses layanan yang sesuai.
Di sisi lain, pemerataan kualitas layanan juga membutuhkan evaluasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Posbankum di berbagai desa dan kelurahan dapat memberikan manfaat yang lebih konsisten bagi masyarakat.
Tantangan berikutnya mencakup harmonisasi dan evaluasi regulasi daerah. Proses tersebut turut menyentuh aturan terkait kepariwisataan dan desa wisata.
Bali memiliki berbagai aktivitas pariwisata yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, keselarasan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung kepastian hukum serta pelaksanaan kebijakan di daerah.
Kanwil Kemenkum Bali perlu melanjutkan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung pekerjaan tersebut. Selain itu, evaluasi regulasi dapat membantu mengidentifikasi ketentuan yang memerlukan penyesuaian sesuai kebutuhan dan perkembangan daerah.
Eem Nurmanah Sampaikan Terima Kasih kepada Jajaran
Dalam acara pisah sambut yang sama, Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama seluruh jajaran selama dirinya bertugas di Kanwil Kemenkum Bali. Ia juga mengenang kebersamaan yang terjalin selama memimpin instansi tersebut.
Meta Luncurkan Muse Wonder, Agen AI yang Mampu Mengingat Kebutuhan Pengguna
“Setiap perjalanan tentu memiliki cerita dan kenangan, serta saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama seluruh jajaran selama saya menjalankan tugas di Kanwil Kemenkum Bali,” ujar Eem.
Acara pisah sambut tersebut kemudian berakhir dengan pemberian cenderamata kepada Eem. Seluruh pegawai juga mengikuti prosesi pelepasan melalui pengalungan bunga dan barisan penghormatan.
Pergantian kepemimpinan ini menjadi momentum bagi Kanwil Kemenkum Bali untuk melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus memperkuat kualitas pelayanan. Milawati mengajak seluruh jajaran menjaga sinergi agar berbagai tantangan di bidang hukum dapat dihadapi secara bersama-sama.
Penguatan Posbankum untuk Memperluas Akses Keadilan
Keberadaan 717 Posbankum dan dukungan 2.797 paralegal menjadi modal penting bagi Bali dalam memperluas akses layanan hukum. Namun, penguatan kapasitas petugas dan pemerataan mutu pelayanan tetap memerlukan perhatian.
Selain itu, harmonisasi regulasi daerah menjadi pekerjaan penting untuk mendukung kepastian hukum, termasuk dalam sektor kepariwisataan dan desa wisata. Karena itu, kepemimpinan I Gusti Putu Milawati akan menghadapi agenda berkelanjutan untuk menjaga sinergi dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Bali.
Dengan kolaborasi antarpihak dan evaluasi yang konsisten, Kanwil Kemenkum Bali diharapkan dapat terus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Upaya tersebut sekaligus mendukung pelayanan hukum yang lebih mudah dijangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
