Daftar Isi 6 bagian
JayaPurnama.com – Jakarta, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pembangunan data center atau pusat data swasta ke Indonesia timur. Langkah ini bertujuan memperluas investasi infrastruktur digital yang selama ini terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia.
Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah pendukung, mulai dari perencanaan lokasi, ketersediaan energi, penguatan konektivitas, hingga penyederhanaan perizinan. Dengan demikian, pengembangan pusat data tidak hanya berfokus pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga memperhatikan kesiapan ekosistem digital di setiap wilayah.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, menegaskan bahwa pemerataan pusat data perlu mempertimbangkan potensi pasar, kesiapan sumber daya, pasokan energi, serta dukungan jaringan nasional dan internasional. Pemerintah juga ingin memastikan infrastruktur tersebut mampu memenuhi kebutuhan industri, pendidikan, pemerintahan, dan layanan publik.
Komdigi Siapkan Strategi Pemerataan Data Center
Wayan menjelaskan bahwa pemerintah perlu menentukan kawasan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah. Selain itu, ketersediaan energi dan kesesuaian lokasi menjadi faktor penting sebelum investor membangun fasilitas pusat data.
"Kami perlu memprioritaskan kawasan-kawasan tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintah, industri, dunia pendidikan, dan layanan publik. Selain itu, pasokan energi dan kesesuaian lokasi juga merupakan hal penting," ujar Wayan dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (23/10/2026).
Menurut Wayan, investasi dan pembangunan fisik saja tidak cukup untuk mengembangkan pusat data. Pemerintah perlu memastikan setiap lokasi memiliki infrastruktur pendukung yang memadai agar operator dapat menjalankan layanan secara andal.
Karena itu, perencanaan perlu mencakup berbagai aspek secara bersamaan. Kesiapan jaringan komunikasi, pasokan listrik, air untuk sistem pendinginan, hingga mitigasi risiko bencana akan menentukan keberlanjutan operasional pusat data.
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian pada kepastian regulasi. Aturan yang jelas diharapkan dapat membantu investor memahami persyaratan pembangunan dan mengurangi hambatan dalam proses pengembangan infrastruktur digital.
Rancangan Aturan Kabel Bawah Laut dan Pusat Data
Salah satu langkah yang disiapkan Komdigi ialah penyusunan regulasi terkait kabel bawah laut dan pusat data. Wayan menyampaikan bahwa rancangan Peraturan Presiden mengenai kedua aspek tersebut telah memasuki tahap konsultasi publik.
Melalui konsultasi tersebut, pemerintah membutuhkan masukan dari pelaku industri, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta. Masukan itu dapat membantu pemerintah menyempurnakan kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur digital nasional.
Selain regulasi, pemerintah menyiapkan konektivitas cadangan yang menghubungkan pusat data di Indonesia timur dengan pusat konektivitas nasional dan internasional. Langkah ini penting agar fasilitas di luar Jawa dan Batam tetap terhubung dengan jaringan komunikasi yang lebih luas.
"Untuk mendorong pembangunan data center di Indonesia bagian timur, kami juga menyediakan konektivitas cadangan menuju pusat konektivitas nasional dan internasional. Dengan begitu, pusat data di luar Jawa dan Batam tidak menjadi fasilitas yang terisolasi," ungkap Wayan.
Ketersediaan jalur alternatif dapat meningkatkan ketahanan jaringan ketika salah satu jalur mengalami gangguan. Dengan dukungan tersebut, layanan digital memiliki pilihan koneksi tambahan dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu jalur komunikasi.
Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kapasitas jaringan mencukupi kebutuhan pengguna. Koneksi cadangan harus berjalan seiring dengan penguatan jaringan utama agar pusat data dapat melayani pertumbuhan lalu lintas digital secara optimal.
Sulawesi dan Kupang Masuk Pertimbangan Lokasi
Pemerintah berencana memperluas pembangunan pusat data secara bertahap. Dalam proses tersebut, Komdigi mempertimbangkan potensi pasar dan kesiapan ekosistem di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi dan Kupang.
Kedua kawasan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan berdasarkan kebutuhan dan peluang pasarnya. Pemerintah perlu menilai kesiapan lahan, pasokan energi, konektivitas, serta kebutuhan calon pengguna sebelum menentukan prioritas investasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyebut Bitung sebagai salah satu calon lokasi sentra data center di luar Jawa. Rencana tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap peluang pengembangan infrastruktur digital di kawasan timur Indonesia.
Meski begitu, penentuan lokasi membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), operator jaringan, instansi pertanahan, dan investor perlu menyelaraskan kebutuhan masing-masing.
"Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, operator jaringan, instansi yang menangani pertanahan, serta investor sangat diperlukan. Kolaborasi ini penting untuk memberikan kepastian mengenai ketersediaan lahan dan biaya," ujar Wayan.
Koordinasi tersebut juga berperan dalam mengurangi ketidakpastian selama tahap persiapan proyek. Kepastian mengenai lahan, biaya, dan infrastruktur pendukung dapat membantu investor menyusun rencana pembangunan dengan lebih terukur.
Pasokan Listrik dan Air Jadi Tantangan Utama
Selain konektivitas, ketersediaan listrik menjadi faktor penting dalam pengembangan pusat data. Fasilitas ini membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk menjalankan server, perangkat jaringan, dan sistem pendinginan selama 24 jam.
Karena itu, pemerintah perlu mengoordinasikan kesiapan pasokan listrik dan gardu induk di sekitar lokasi pengembangan. Ketersediaan air untuk sistem pendinginan juga perlu mendapat perhatian agar fasilitas dapat beroperasi sesuai kebutuhan teknisnya.
Selanjutnya, pemerintah harus memperhitungkan risiko bencana di setiap kawasan. Penilaian tersebut membantu pengembang memilih lokasi yang sesuai serta menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga kelangsungan layanan digital.
Penyederhanaan perizinan juga menjadi bagian dari strategi pemerintah. Proses administrasi yang lebih efektif dapat membantu mempercepat persiapan proyek tanpa mengabaikan persyaratan teknis dan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, pemerintah tidak dapat mengandalkan satu faktor saja. Lokasi yang strategis tetap membutuhkan listrik yang memadai, akses jaringan berkapasitas tinggi, sumber daya pendukung, serta kepastian biaya operasional.
Infrastruktur AI Membutuhkan Koneksi Berkapasitas Tinggi
Pemerataan pusat data juga berkaitan dengan rencana pengembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Indonesia. Teknologi ini membutuhkan infrastruktur komputasi yang mampu menangani pemrosesan data dalam skala besar.
Beban kerja AI dapat memerlukan kapasitas listrik dan konektivitas yang lebih besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan ketersediaan daya, air untuk pendinginan, serta jaringan komunikasi berkapasitas tinggi sebelum mengembangkan fasilitas pendukung AI.
Komdigi turut mendorong penguatan jaringan internet, pasokan listrik, dan keterlibatan kontraktor lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan pusat data sekaligus fasilitas AI Factory di berbagai wilayah Indonesia.
Wayan menegaskan bahwa jaringan komunikasi harus mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan komputasi. Pemerintah ingin menghindari keterlambatan pembangunan maupun kekurangan kapasitas koneksi di berbagai lapisan jaringan.
"Kita membutuhkan konektivitas berkapasitas tinggi untuk mendukung AI. Kita juga harus memastikan tidak ada lagi keterlambatan dan kekurangan kapasitas koneksi, baik pada jaringan backbone, jaringan penghubung, maupun jaringan akses," tegas Wayan.
Jaringan backbone berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi data, sedangkan jaringan penghubung dan jaringan akses membawa koneksi menuju wilayah serta pengguna akhir. Ketiganya perlu memiliki kapasitas yang memadai agar pertumbuhan layanan digital tidak terhambat.
Selain memperluas akses infrastruktur, keterlibatan kontraktor lokal berpotensi mendukung kegiatan pembangunan di daerah. Namun, realisasi manfaat tersebut tetap bergantung pada kesiapan tenaga kerja, kemampuan penyedia lokal, dan kebutuhan proyek yang berjalan.
Pemerataan Data Center Ditargetkan Mendukung AI hingga 2030
Rencana Komdigi mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi konsentrasi infrastruktur digital di wilayah barat Indonesia. Dengan memperluas lokasi pusat data, pemerintah ingin mendekatkan kapasitas komputasi dengan kebutuhan ekonomi dan layanan publik di berbagai daerah.
Namun, keberhasilan strategi tersebut bergantung pada kesiapan ekosistem secara menyeluruh. Ketersediaan listrik, konektivitas yang tangguh, kepastian lahan, dukungan regulasi, dan potensi pasar akan menentukan kelayakan setiap proyek.
Di samping itu, pengembangan pusat data perlu mengikuti pertumbuhan permintaan agar investasi sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan bertahap dapat membantu pemerintah dan investor menyesuaikan pembangunan dengan kesiapan infrastruktur serta perkembangan industri digital di setiap kawasan.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperluas investasi pusat data ke Indonesia timur dan memperkuat fondasi pengembangan AI hingga 2030. Jika berbagai kebutuhan pendukung terpenuhi, kawasan di luar Jawa dan Batam berpeluang mengambil peran lebih besar dalam ekosistem digital nasional.
Pada akhirnya, pemerataan pusat data bukan sekadar memindahkan pembangunan fasilitas ke wilayah baru. Strategi ini membutuhkan integrasi energi, jaringan komunikasi, regulasi, dan investasi agar setiap pusat data mampu beroperasi secara andal serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
