Jayapurnama.com – Jakarta, Liberland kembali menjadi sorotan setelah eksperimen negara mikronya memperlihatkan gagasan pemerintahan berbasis blockchain, mata uang kripto, dan kekuasaan yang sangat dipengaruhi kepemilikan aset digital.
Republik Bebas Liberland berdiri di wilayah dataran banjir berlumpur di tepi Sungai Danube, antara Serbia dan Kroasia. Dari atas perahu, kawasan itu tampak sederhana karena hanya dihiasi pepohonan alder, tenda, dan rumah pohon. Namun, visi para pendirinya jauh lebih ambisius.
Presiden Liberland, Vít Jedlička, mendirikan negara mikro tersebut dengan tujuan membangun negara digital yang berlandaskan kebebasan individu dan teknologi kripto. Dalam rancangan virtual yang dibuat firma arsitektur Zaha Hadid Architects, Liberland digambarkan memiliki menara modern, taman publik terapung, dan fitur air futuristis.
Liberland dan pemerintahan berbasis blockchain
Salah satu ciri utama Liberland adalah penggunaan token kripto bernama Liberland Merits. Token tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aset digital, tetapi juga memengaruhi proses politik. Jedlička menjelaskan bahwa orang yang memiliki lebih banyak Merits memperoleh pengaruh lebih besar dalam menentukan kepemimpinan negara.
Model itu membuat hak suara berkaitan langsung dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, sistem Liberland berbeda dari demokrasi modern yang pada umumnya memberikan bobot suara setara kepada setiap warga negara. Negara mikro tersebut juga menerapkan kebijakan tanpa pajak.
Menteri Dalam Negeri Liberland, Ivan Pernar, menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dan keuangan terdesentralisasi lebih banyak menarik kalangan masyarakat kaya. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan tentang batas kebebasan, terutama ketika akses terhadap kekuasaan sangat dipengaruhi kemampuan finansial.
Dukungan miliarder kripto
Liberland mendapat dukungan dari sejumlah tokoh kaya di sektor teknologi dan kripto. Salah satunya adalah Justin Sun, pengusaha kripto asal China yang disebut memiliki kekayaan sekitar 8,5 miliar dolar AS. Sun juga dikenal sebagai pendiri Tron, jaringan blockchain yang digunakan untuk transaksi aset kripto.
Sun menjadi salah satu pendukung penting Liberland dan disebut mencalonkan diri sebagai perdana menteri. Ia juga menginvestasikan lebih dari 75 juta dolar AS dalam bisnis kripto keluarga Trump, World Liberty Financial, serta mengeluarkan dana jutaan dolar untuk membeli memecoin Donald Trump.
Tron mengklaim memiliki kerja sama dengan penegak hukum untuk menekan transaksi ilegal. Namun, perusahaan analitik blockchain TRM Labs menyebut Tron sebagai salah satu platform besar yang digunakan untuk memindahkan aset kripto ilegal, termasuk dana yang dikaitkan dengan kelompok bersenjata, kartel narkoba, dan jaringan mafia. Sun membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa platformnya telah mengurangi volume transaksi ilegal secara signifikan.
Gagasan negara tanpa batas
Gagasan Liberland tidak berdiri sendiri. Prospera di Honduras, Seasteading Institute milik Peter Thiel, serta Draper Nation yang digagas investor teknologi Tim Draper juga mengembangkan konsep negara mikro atau negara digital yang tidak diakui secara hukum sebagai negara berdaulat.
Draper menilai pemerintah memberikan layanan buruk dengan biaya tinggi. Menurutnya, blockchain pada akhirnya dapat menggantikan fungsi pemerintahan. Sementara itu, pemikir teknologi Curtis Yarvin menawarkan konsep Patchwork, yaitu jaringan negara kecil berdaulat yang dimiliki pemegang saham dan bersaing menarik warga seperti perusahaan mencari pelanggan.
Dalam konsep tersebut, negara tradisional dapat berubah menjadi pemerintahan korporasi yang dipimpin figur seperti direktur utama. Pendukungnya melihat blockchain sebagai alat untuk mengurangi kendali negara atas uang dan kebijakan. Namun, kritik utama terhadap gagasan ini adalah risiko berpindahnya kekuasaan dari pemerintah kepada pemilik teknologi dan modal.
Liberland akhirnya menjadi contoh kecil dari perdebatan yang lebih besar. Teknologi blockchain memang dapat mengotomatisasi pemungutan suara, pencatatan aturan, dan transaksi. Meski begitu, sistem tersebut masih memerlukan pejabat manusia untuk menerapkan hukum. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah pemerintah bisa digantikan teknologi, melainkan siapa yang akan mengendalikan teknologi tersebut.
