Jayapurnama.com – Jakarta, transaksi QRIS misterius senilai Rp6 juta memicu sorotan terhadap keamanan digital perbankan dan mekanisme penyelesaian sengketa nasabah. Kasus ini melibatkan Bambang Suryadi yang mengaku tidak pernah melakukan pembayaran tersebut.
Dana itu tercatat berkurang dari rekening Bambang pada Rabu, 18 Maret 2026. Berdasarkan bukti transaksi digital myBCA, pembayaran tercatat menuju QRIS Naya Cepat Topup pada pukul 13:43:14 WIB.
Transaksi dengan nomor referensi 9527120260318134309856QRS0371247926 tersebut berstatus berhasil. Namun, Bambang menyangkal pernah melakukan pembayaran dan mempertanyakan bagaimana saldo rekeningnya dapat berkurang.
Transaksi QRIS Misterius Menjadi Sengketa Saldo Nasabah
Bambang mengajukan pengaduan melalui telepon pada 18 Maret 2026. Pengaduan itu tercatat dengan Request ID 1979238184.
Ia juga menyampaikan pernah kehilangan dana Rp1 juta melalui transaksi misterius pada awal Februari 2026. Dengan demikian, sengketa terbaru tersebut bukan satu-satunya transaksi yang menurut Bambang tidak pernah ia lakukan.
Persoalan utama dalam kasus ini terletak pada perbedaan antara catatan sistem perbankan dan pengakuan nasabah. Sistem mencatat transaksi berhasil, sedangkan nasabah menyatakan tidak pernah memberikan perintah pembayaran.
BCA Menyatakan Transaksi Tercatat Sah
Dalam surat bernomor 5919/HBS2-CRM/IV/2026 tertanggal 7 April 2026, manajemen BCA menyatakan transaksi tersebut tercatat sah.
BCA menyebut pembayaran dilakukan melalui myBCA dengan menggunakan BCA ID dan PIN yang benar. Pernyataan itu merujuk pada data pendukung yang tercatat dalam sistem bank.
Namun, pencatatan penggunaan BCA ID dan PIN belum otomatis menjawab seluruh pertanyaan dalam sengketa. Nasabah tetap membutuhkan penjelasan mengenai proses teknis transaksi, termasuk bagaimana perintah pembayaran muncul dan apakah terdapat aktivitas tidak sah sebelum transaksi berlangsung.
Dorongan Pemeriksaan Sistem Digital oleh OJK
Uchok Sky Khadafi meminta OJK tidak hanya mengandalkan imbauan keamanan. Menurutnya, OJK perlu memastikan pemeriksaan sistem digital berjalan efektif ketika terjadi sengketa transaksi perbankan.
Ia menyoroti sejumlah risiko dalam transaksi perbankan digital, seperti peretasan, malware, dan pengambilalihan akun. Risiko tersebut perlu diperiksa secara serius, terutama ketika nasabah menyangkal pernah melakukan pembayaran meskipun sistem mencatat penggunaan kredensial yang benar.
Sorotan itu menempatkan pengawasan regulator sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa. Pemeriksaan tidak cukup hanya memastikan transaksi tercatat di sistem, tetapi juga perlu melihat keamanan proses yang mengarah pada transaksi tersebut.
Bank Perlu Menjelaskan Bukti Teknis Transaksi
Menurut CBA, bank perlu mampu menjelaskan bukti teknis transaksi ketika nasabah menyangkal pernah melakukan pembayaran. Penjelasan itu menjadi penting agar proses pengaduan tidak berhenti pada kesimpulan bahwa transaksi berhasil atau PIN digunakan dengan benar.
Bukti teknis dapat menjadi dasar untuk memperjelas kronologi transaksi dalam sengketa. Dengan penjelasan yang memadai, nasabah dan bank memiliki pijakan yang lebih jelas untuk memahami apakah transaksi berlangsung melalui akses yang sah atau terdapat risiko keamanan digital.
Kasus Bambang menunjukkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh dalam transaksi digital. Di satu sisi, bank memiliki catatan sistem sebagai dasar penilaian. Di sisi lain, nasabah memerlukan jawaban yang dapat menjelaskan perbedaan antara catatan tersebut dan pengakuannya.
Karena itu, efektivitas pemeriksaan sistem digital dan keterbukaan bukti teknis menjadi perhatian dalam penyelesaian sengketa transaksi QRIS misterius. OJK diharapkan memastikan mekanisme pengawasan berjalan, sementara bank perlu memberikan penjelasan yang dapat dipahami ketika nasabah mengajukan keberatan.
