Jayapurnama.com – Jakarta – Komdigi Pastikan Aturan Ojol dan Kurir Barang Dipisah menjadi salah satu langkah terbaru pemerintah dalam menyusun regulasi ekonomi digital. Pemerintah memastikan aturan layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi tidak akan disamakan dengan regulasi transportasi penumpang online.
Kebijakan tersebut kini telah memasuki tahap akhir penyusunan. Pemerintah menilai karakteristik layanan pengantaran barang berbeda dengan layanan angkutan penumpang sehingga membutuhkan aturan yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi di lapangan.
Selain memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, regulasi baru ini juga diharapkan mampu menjaga inovasi layanan digital sekaligus meningkatkan perlindungan bagi mitra pengemudi maupun masyarakat sebagai pengguna layanan.
Komdigi Pastikan Aturan Ojol dan Kurir Barang Dipisah
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menjelaskan bahwa pemerintah sengaja memisahkan regulasi transportasi penumpang online dengan layanan pengantaran barang serta makanan berbasis aplikasi.
Menurutnya, kedua layanan memiliki model bisnis, pola operasional, hingga tantangan yang berbeda. Karena itu, aturan turunannya juga harus disusun secara terpisah agar mampu mengakomodasi kebutuhan masing-masing sektor.
Nezar mengungkapkan bahwa pembahasan substansi utama bersama kementerian dan lembaga terkait telah selesai dilakukan. Saat ini pemerintah hanya menyempurnakan sejumlah definisi serta aturan teknis sebelum regulasi tersebut resmi diterbitkan.
Langkah ini dinilai penting karena industri digital terus berkembang. Pemerintah ingin memastikan regulasi yang diterapkan tetap mampu mengikuti perubahan teknologi tanpa menghambat inovasi dari perusahaan penyedia layanan digital.
Di sisi lain, kepastian regulasi juga diharapkan memberikan rasa aman bagi perusahaan aplikasi, mitra pengemudi, pelaku usaha, hingga konsumen yang menggunakan layanan setiap hari.
Perhitungan Biaya Kurir Dinilai Lebih Kompleks
Pemerintah menilai mekanisme penentuan biaya layanan pengantaran barang tidak bisa disamakan dengan tarif angkutan penumpang online.
Menurut Nezar, terdapat berbagai komponen tambahan yang memengaruhi biaya operasional kurir. Faktor-faktor tersebut membuat sistem penghitungan tarif harus dibuat lebih fleksibel dan sesuai kondisi lapangan.
Beberapa komponen yang menjadi pertimbangan antara lain:
- Waktu tunggu saat pengambilan barang.
- Ukuran atau dimensi paket.
- Berat barang yang diantar.
- Karakteristik layanan pengiriman.
- Tingkat kesulitan proses distribusi.
Selain itu, layanan pengantaran makanan juga memiliki tantangan tersendiri. Pengemudi harus memperhatikan waktu pengiriman agar makanan tetap layak diterima pelanggan.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh komponen operasional tersebut masuk dalam penyusunan regulasi sehingga kebijakan yang diterapkan lebih adil bagi semua pihak.
Aspek Keselamatan Menjadi Prioritas
Selain persoalan tarif, pemerintah juga memberi perhatian besar terhadap keselamatan mitra pengemudi.
Nezar menilai masih terdapat tantangan dalam proses pengiriman barang, terutama terkait informasi ukuran dan berat paket yang belum selalu akurat.
Akibatnya, tidak sedikit pengemudi menerima barang yang melebihi kapasitas kendaraan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.
Karena itu, pemerintah mendorong platform e-commerce untuk meningkatkan sistem validasi informasi sebelum barang dikirim kepada mitra kurir.
Informasi mengenai dimensi dan berat barang diharapkan lebih akurat sehingga pengemudi dapat mengetahui beban yang akan dibawa sejak awal.
Selain meningkatkan keselamatan, langkah tersebut juga diyakini mampu memperbaiki kualitas layanan kepada pelanggan karena proses pengiriman menjadi lebih sesuai dengan kapasitas kendaraan.
Penyusunan Aturan Libatkan Seluruh Pemangku Kepentingan
Pemerintah menegaskan proses finalisasi regulasi tidak dilakukan secara sepihak.
Komdigi memastikan masukan dari perusahaan aplikasi, pelaku industri, asosiasi, hingga berbagai kementerian akan tetap menjadi bagian penting dalam penyempurnaan aturan tersebut.
Pendekatan kolaboratif dipilih agar regulasi yang diterbitkan mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem layanan digital.
Sementara itu, perkembangan perdagangan elektronik yang semakin pesat juga menjadi alasan pemerintah mempercepat penyelesaian regulasi tersebut. Kehadiran aturan yang jelas diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan kompetitif.
Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memperoleh layanan pengiriman yang semakin aman, transparan, dan berkualitas.
Dengan hampir rampungnya proses penyusunan regulasi, pemerintah optimistis aturan baru mengenai layanan pengantaran barang dan makanan berbasis aplikasi dapat segera diterapkan. Pemisahan aturan dengan transportasi penumpang online diharapkan menjadi fondasi bagi perkembangan industri digital Indonesia yang lebih adaptif, aman, dan berkelanjutan.
